Praktik Kolusi: Ancaman bagi Integritas dan Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan
Upaya pencegahan kolusi menjadi kunci dalam mewujudkan birokrasi bersih dan pelayanan publik yang akuntabel.
Wamena - Praktik kolusi masih menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kolusi, yang berarti kerja sama tidak sah antara pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, sering terjadi di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta.
Menurut para pakar tata kelola publik, kolusi umumnya melibatkan pejabat atau pegawai negeri dengan pihak luar, seperti pengusaha atau kontraktor, untuk mengatur hasil tender, promosi jabatan, atau kebijakan tertentu. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Baca Juga : Hutan Sagu Papua: Warisan Alam dan Sumber Kehidupan yang Harus Dilestarikan
Kolusi, Ancaman Terselubung dalam Birokrasi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa praktik kolusi biasanya sulit dideteksi karena dilakukan secara tertutup dan melibatkan hubungan kedekatan antarindividu. “Kolusi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berbahaya karena merusak sistem dari dalam,” ujarnya dalam sebuah konferensi antikorupsi di Jakarta.
Pemerintah melalui berbagai lembaga, termasuk Kementerian PANRB dan KPK, terus memperkuat sistem pengawasan dan reformasi birokrasi. Salah satu langkah strategis adalah penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara, serta digitalisasi layanan publik untuk mengurangi ruang interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan kolusi.
Peran Publik dalam Pencegahan Kolusi
Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif melaporkan indikasi praktik kolusi melalui kanal resmi seperti Lapor.go.id atau layanan pengaduan instansi terkait. Kesadaran kolektif dan partisipasi publik menjadi pondasi penting untuk menekan praktik tidak etis tersebut.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan budaya integritas dapat tumbuh kuat, menggantikan budaya kolusi yang selama ini menghambat kemajuan dan keadilan sosial di Indonesia.
