Berita Terkini

Wamena - Politik identitas menjadi salah satu fenomena yang kerap muncul dalam dinamika politik Indonesia, terutama menjelang kontestasi elektoral seperti pemilihan umum. Istilah ini merujuk pada praktik politik yang menggunakan identitas kelompok baik itu agama, etnis, ras, maupun budaya sebagai dasar pembentukan dukungan politik.
Dalam konteks demokrasi Indonesia yang majemuk, politik identitas sering kali menjadi pedang bermata dua: di satu sisi mampu mengonsolidasikan aspirasi kelompok tertentu, namun di sisi lain dapat menimbulkan polarisasi dan konflik sosial.

Baca Juga : Nepotisme Adalah: Pengertian, Ciri, dan Dampaknya dalam Pemerintahan

Akar Munculnya Politik Identitas

Politik identitas di Indonesia bukan fenomena baru. Akar kemunculannya dapat ditelusuri sejak masa kolonial, ketika masyarakat dibedakan berdasarkan ras dan agama. Setelah kemerdekaan, dinamika politik yang diwarnai perbedaan ideologi seperti nasionalis, Islam, dan komunis turut memperkuat kecenderungan politik berbasis identitas.
Memasuki era reformasi, keterbukaan politik dan kebebasan berpendapat justru membuat politik identitas semakin mencuat. Kebangkitan kelompok-kelompok berbasis agama dan etnis memunculkan kembali narasi identitas dalam ruang politik nasional.

Politik Identitas dalam Pemilu

Pemilihan umum sering menjadi panggung utama bagi politik identitas. Beberapa kandidat politik memanfaatkan isu-isu keagamaan, kesukuan, atau kedaerahan untuk menarik simpati pemilih. Strategi ini dinilai efektif karena identitas merupakan bagian emosional yang melekat kuat pada individu.
Namun, praktik semacam ini berpotensi mengancam netralitas politik, menurunkan kualitas demokrasi, dan menciptakan segregasi sosial di tengah masyarakat. Pemilih yang semestinya memilih berdasarkan visi, misi, dan program kerja, justru diarahkan pada pertimbangan identitas.

Dampak Politik Identitas terhadap Demokrasi

Dampak utama dari politik identitas adalah tergerusnya rasionalitas publik dalam menentukan pilihan politik. Alih-alih menilai kompetensi, masyarakat cenderung memilih berdasarkan kesamaan latar belakang. Akibatnya, kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik yang dihasilkan dapat menurun.
Selain itu, politik identitas juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarwarga. Polarisasi yang tajam dapat menciptakan jarak sosial dan melemahkan semangat persatuan yang selama ini menjadi dasar kebangsaan Indonesia.

Upaya Menangkal Politik Identitas

Untuk mengurangi dampak negatif politik identitas, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak. Pemerintah perlu menegakkan aturan yang melarang kampanye berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
Media massa juga memegang peran penting dalam membingkai informasi secara objektif dan tidak memperkuat narasi identitas. Di sisi lain, masyarakat sipil perlu meningkatkan literasi politik agar tidak mudah terpengaruh isu-isu provokatif yang mengatasnamakan identitas.

Membangun Politik yang Inklusif

Demokrasi Indonesia akan lebih kuat jika seluruh elemen bangsa menjunjung tinggi nilai inklusivitas. Politik seharusnya menjadi ruang bagi gagasan, bukan arena pertarungan identitas.
Dengan mendorong politik berbasis program, transparansi, dan akuntabilitas, bangsa ini dapat melangkah menuju demokrasi yang matang dan berkeadilan tanpa harus terbelah oleh perbedaan identitas.