Berita Terkini

Wamena - Pemilihan umum menjadi salah satu momen penting yang menentukan arah masa depan bangsa. Salah satu peran utama dalam pemilu adalah calon legislatif atau caleg. Masyarakat tentu sudah tidak asing dengan kata caleg, namun belum semuanya paham apa sebenarnya peran dan tanggung jawab mereka. Caleg adalah sosok yang dipilih untuk mewakili rakyat di lembaga legislatif, dan mereka berperan besar dalam pembentukan regulasi dan pengawasan pemerintahan.

Selain itu, menjadi caleg bukan perkara mudah. Ada proses panjang yang harus dilalui, mulai dari penjaringan oleh partai politik hingga mengikuti aturan formal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tak hanya itu, caleg juga harus memenuhi syarat khusus agar dapat diterima sebagai peserta pemilu. Semua proses ini penting agar kualitas wakil rakyat dapat terjaga dan aspirasi masyarakat benar-benar tersampaikan.

Di tengah harapan rakyat yang besar, peran caleg menjadi sangat vital. Mereka bukan hanya calon pengambil keputusan, tapi juga jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui caleg, suara rakyat bisa didengar secara resmi di tingkat nasional maupun daerah.

Apa Itu Caleg dan Kepanjangannya

Caleg merupakan singkatan dari calon legislatif, yakni seseorang yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota lembaga legislatif di Indonesia. Calon legislatif ini bisa dari partai politik mana pun yang mengikuti pemilu dan terdaftar secara resmi. Mereka bertugas untuk mewakili rakyat dalam membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Caleg dapat bertarung di berbagai tingkat legislatif, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang fokus mewakili daerahnya secara khusus. Setiap caleg memiliki peluang yang sama untuk duduk di kursi legislatif asalkan mengikuti aturan yang berlaku.

Istilah caleg sangat familiar di kalangan masyarakat, apalagi saat masa kampanye pemilu. Fungsi mereka membawa suara rakyat dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk kestabilan dan kemajuan negara.

Syarat Menjadi Caleg di Indonesia

Untuk bisa maju sebagai caleg, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur oleh undang-undang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pertama, calon harus berstatus warga negara Indonesia yang sudah berusia minimal 21 tahun. Usia ini dianggap cukup matang untuk mewakili dan memutuskan hal-hal penting bagi negara dan masyarakat.

Selain itu, calon legislatif harus memenuhi batasan pendidikan minimal, yakni setingkat sekolah menengah atas atau sederajat. Syarat tingkat pendidikan ini bertujuan memastikan calon memiliki pemahaman yang baik dalam menjalankan fungsi legislasi. Di samping itu, calon harus terdaftar dalam partai politik yang diakui oleh KPU.

Kesehatan jasmani dan rohani juga menjadi faktor utama. Calon harus bebas dari penyalahgunaan narkotika dan tidak memiliki gangguan jiwa yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya. Bagi seseorang yang berstatus ASN, TNI, Polri, atau pejabat lainnya, mereka wajib mengundurkan diri saat mendaftar sebagai caleg agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Referensi Undang-Undang dan Peraturan KPU terkait Caleg

• Persyaratan calon legislatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya:

  • Pasal 240 mengatur syarat umum caleg seperti warga negara Indonesia, minimal berusia 21 tahun, dan pendidikan minimal setingkat SMA atau sederajat.

  • Calon harus sehat jasmani, rohani, bebas narkotika, dan bagi ASN/TNI/Polri harus mengundurkan diri saat mendaftar.

  • Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali meski calon kalah dalam pemilu (Pasal 240 huruf k).

• Proses pencalonan dilakukan oleh partai politik yang mengajukan caleg melalui seleksi internal partai, sebagaimana diatur dalam Pasal 241 Undang-Undang Pemilu 7/2017.

• Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 10 Tahun 2023 mengatur lebih rinci tahapan pencalonan caleg Pemilu 2024, termasuk jadwal pengajuan daftar bakal calon dan proses verifikasi.

• Partai politik wajib memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar caleg yang diajukan (diatur dalam Perppu 1 Tahun 2022 Pasal 244).

• Untuk DPD, calon harus berdomisili di provinsi yang diwakili minimal 3 tahun secara berturut-turut, dan harus didukung oleh minimal dukungan pemilih tertentu (atur dalam PKPU dan UU Pemilu).

Proses Pencalonan Caleg oleh Partai Politik

Setelah memenuhi syarat, proses berikutnya adalah pencalonan yang dilakukan oleh partai politik. Partai biasanya mengadakan seleksi internal atau penjaringan untuk menentukan siapa saja yang layak menjadi caleg. Penjaringan ini bisa dilakukan melalui wawancara, tes psikologi, hingga evaluasi rekam jejak calon.

Partai juga melakukan penyaringan untuk memastikan caleg yang diajukan memiliki kapasitas dan integritas yang baik. Proses ini penting agar caleg yang diusung benar-benar layak menjadi wakil rakyat yang dipercaya. Setelah lolos seleksi, partai mendaftarkan nama caleg ke Komisi Pemilihan Umum untuk diverifikasi.

Verifikasi ini meliputi pemeriksaan dokumen administrasi serta persyaratan hukum lainnya. Setelah dianggap lengkap dan memenuhi syarat, KPU akan menetapkan daftar calon legislatif resmi yang akan bertanding dalam pemilu.

Tugas dan Tanggung Jawab Caleg Jika Terpilih

Caleg yang berhasil terpilih memiliki tanggung jawab besar sebagai wakil rakyat. Mereka wajib menyampaikan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kepentingan konstituen di lembaga legislatif. Selain membuat dan menetapkan undang-undang, mereka juga mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai aturan.

Tugas lain caleg adalah mengontrol penggunaan anggaran negara dan memastikan layanan publik berjalan optimal. Calon legislatif juga diharapkan aktif berkomunikasi dengan masyarakat agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Komitmen dan integritas caleg sangat diuji dalam menjalankan tugas ini, karena mereka harus mampu bekerja secara transparan dan bertanggung jawab demi kemajuan bersama.

Perbedaan Caleg DPR, DPRD, dan DPD

Calon legislatif DPR bertugas di tingkat nasional dan bertanggung jawab dalam pembentukan undang-undang yang bersifat nasional. Mereka juga mengawasi jalannya pemerintahan pusat. DPRD bekerja di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, fokus pada pengawasan dan perumusan kebijakan yang spesifik bagi daerahnya.

Sementara itu, DPD mewakili daerah dalam parlemen dan berperan sebagai penghubung antara daerah dan pusat tanpa hak legislasi penuh layaknya DPR. DPD lebih banyak mengajukan aspirasi dan nasihat kepada pemerintah.

Setiap jenis caleg memiliki perannya masing-masing, tetapi tujuan utama mereka sama, yakni memperjuangkan kepentingan rakyat.

Baca Juga: Memahami Integritas: Pondasi Utama ASN dan Pejabat Publik