Berita Terkini

Wamena - Masa jabatan kepala desa di Indonesia lagi jadi bahan perbincangan hangat karena aturannya beberapa kali berubah dan ikut menyeret banyak kepentingan politik, birokrasi, sampai dinamika di akar rumput desa. Di satu sisi, pemerintah pusat ingin ada kepastian dan stabilitas kepemimpinan di tingkat desa supaya program pembangunan bisa berjalan lebih konsisten. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa masa jabatan yang terlalu panjang justru bisa membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan mempersempit sirkulasi kepemimpinan. Di tengah tarik-menarik itu, warga desa sering kali berada di posisi yang langsung merasakan dampaknya, baik ketika pilkades digelar maupun ketika aturan baru diberlakukan dan mengubah jadwal masa jabatan kepala desa yang sedang menjabat.​

Setelah revisi Undang-Undang Desa disahkan, masa jabatan kepala desa resmi diperpanjang sehingga tidak lagi sama seperti ketentuan awal ketika UU Desa pertama kali diberlakukan. Perubahan ini bukan muncul tiba-tiba, tetapi diawali dari desakan asosiasi kepala desa dan perangkat desa yang merasa enam tahun terlalu pendek untuk menyelesaikan program pembangunan dan sering memicu konflik setiap kali pilkades digelar. Pemerintah dan DPR kemudian membahas revisi UU, hingga akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah pasal tentang masa jabatan kepala desa dan memicu pro-kontra baru di ruang publik.​

Aturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU Desa

Kalau menengok ke belakang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa awalnya mengatur bahwa kepala desa menjabat selama 6 tahun dan bisa terpilih kembali sampai tiga periode, baik berturut-turut maupun tidak. Artinya, seorang kepala desa bisa saja memimpin sampai 18 tahun sepanjang terus mendapat kepercayaan warga melalui pilkades. Pola ini sempat dianggap memberi ruang cukup luas bagi kesinambungan kebijakan, tapi juga dikritik karena bisa melahirkan “dinasti kecil” di tingkat desa jika tidak diawasi dengan baik. Di lapangan, kondisi ini kadang menimbulkan rivalitas berkepanjangan di antara kelompok pendukung calon kepala desa, terutama menjelang pilkades berikutnya.​

Setelah melalui proses politik yang cukup panjang, aturan itu kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU Desa. Dalam ketentuan baru, masa jabatan kepala desa ditetapkan menjadi 8 tahun sejak pelantikan dan hanya boleh menjabat maksimal 2 periode, sehingga total maksimal masa kepemimpinan menjadi 16 tahun. Secara angka, peluang menjabat lama masih tetap terbuka, tetapi frekuensi pilkades otomatis berkurang karena satu periode kini lebih panjang. Desain baru ini disebut pemerintah sebagai kompromi antara kebutuhan stabilitas dan prinsip pembatasan kekuasaan.​

Ketentuan baru tersebut juga diikuti dengan aturan transisi untuk kepala desa yang masa jabatannya berakhir sekitar awal 2024. Ada norma yang memungkinkan perpanjangan masa jabatan bagi kades yang habis masa tugasnya sampai Februari 2024, sehingga mereka tidak langsung ikut pilkades dalam waktu dekat dan bisa menyesuaikan dengan siklus baru yang delapan tahunan. Namun, aturan transisi ini sendiri sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi sebagian kepala desa yang merasa posisinya “digantung” dan tidak jelas apakah ikut skema lama atau baru.​

Perubahan Masa Jabatan: 6 Tahun, 8 Tahun, atau 9 Tahun?

Sebelum angka 8 tahun disepakati, wacana yang berkembang di ruang publik dan forum resmi sempat menyentuh usulan masa jabatan menjadi 9 tahun. Usulan tersebut muncul antara lain dari sebagian kepala desa dan organisasi yang menilai bahwa periode yang lebih panjang akan mengurangi frekuensi konflik pilkades dan memberi kesempatan lebih leluasa untuk membangun desa. Dalam beberapa naskah dan pembahasan awal revisi UU Desa, rumusan 9 tahun dengan maksimal 2 periode sempat muncul dan menjadi bahan diskusi serius. Namun usulan itu juga memancing kekhawatiran karena dianggap terlalu panjang dan berpotensi mengurangi dinamika demokrasi di desa.​

Akhirnya, angka yang disahkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 adalah 8 tahun per periode, bukan 9 tahun, dengan maksimal 2 periode masa jabatan. Dari perspektif perbandingan, sebelumnya kepala desa bisa menjabat 6 tahun x 3 periode (18 tahun), sementara sekarang menjadi 8 tahun x 2 periode (16 tahun). Secara praktis, durasi maksimal sedikit berkurang, tetapi jarak antar pemilihan menjadi lebih panjang sehingga pilkades tidak terlalu sering digelar. Pemerintah menyebut skema ini lebih seimbang karena tetap membatasi kekuasaan, tetapi memberi cukup waktu bagi kepala desa untuk menyusun, menjalankan, dan menuntaskan program pembangunan desa jangka menengah.​

Di tengah perubahan itu, masih muncul perdebatan soal apakah durasi 8 tahun sudah ideal atau justru perlu dikaji ulang di kemudian hari. Sejumlah kajian akademik dan lembaga pengamat otonomi daerah menilai bahwa yang paling penting bukan hanya panjangnya masa jabatan, tetapi juga kualitas tata kelola, transparansi, dan mekanisme pengawasan di desa. Tanpa kontrol yang kuat, masa jabatan yang panjang bisa menjadi beban demokrasi; sebaliknya, dengan pengawasan yang baik, periode yang lebih panjang bisa diubah menjadi modal untuk pembangunan desa yang lebih konsisten.​

Alasan Pemerintah Mengatur Masa Jabatan Kepala Desa

Pemerintah pusat dan DPR memberi beberapa alasan ketika memutuskan mengatur ulang masa jabatan kepala desa lewat revisi UU Desa. Salah satu alasan yang paling sering disampaikan adalah soal keberlanjutan pembangunan dan stabilitas kepemimpinan di tingkat desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dianggap punya waktu lebih cukup untuk merencanakan program, mengeksekusi, lalu mengevaluasi hasilnya tanpa terlalu cepat terganggu oleh siklus pilkades yang padat. Selain itu, pilkades sering kali memicu ketegangan sosial di desa, sehingga memperpanjang periode diharapkan dapat mengurangi frekuensi konflik ini.​

Alasan berikutnya terkait dengan efektivitas penggunaan anggaran dan energi politik di daerah. Setiap pilkades biasanya membutuhkan biaya, baik dari sisi pemerintah daerah, panitia desa, maupun kandidat yang maju. Jika pemilihan terlalu sering, anggaran dan energi aparatur desa bisa banyak tersedot hanya untuk tahapan politik, bukan untuk pelayanan publik dan pembangunan. Dengan siklus 8 tahunan, diharapkan desa punya lebih banyak masa tenang untuk fokus pada program kerja tanpa terus menerus berada dalam suasana kompetisi politik.​

Selain itu, pemerintah juga menjelaskan bahwa perpanjangan masa jabatan tidak dimaksudkan untuk melonggarkan prinsip pembatasan kekuasaan, melainkan mengatur ulang ritme kepemimpinan agar lebih sesuai dengan dinamika desa saat ini. Pembatasan tetap ada karena kepala desa hanya boleh menjabat maksimal dua periode dan tetap bisa diberhentikan jika melanggar aturan atau terlibat kasus hukum. Dalam penjelasan resmi, perpanjangan masa jabatan justru diposisikan sebagai upaya menjaga konsistensi arah pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan warga, selama disertai pengawasan dan partisipasi masyarakat yang memadai.​

Dampak Masa Jabatan Panjang terhadap Pemerintahan Desa

Masa jabatan yang lebih panjang membawa dampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan desa. Dari sisi positif, kepala desa punya ruang waktu yang lebih lapang untuk menyusun dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes, lalu mengawal pelaksanaannya hingga tuntas. Program yang sebelumnya sering terputus di tengah jalan akibat pergantian kepemimpinan diharapkan bisa lebih berkelanjutan. Hal ini terutama terasa pada proyek infrastruktur multi-tahun, pemberdayaan ekonomi warga, maupun pembangunan kapasitas lembaga-lembaga desa.​

Di sisi lain, masa jabatan yang panjang juga membutuhkan sistem kontrol yang lebih kuat agar tidak berubah menjadi kekuasaan yang terlalu nyaman. Jika pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), inspektorat daerah, dan masyarakat lemah, ada potensi praktik KKN, penyalahgunaan dana desa, atau politik balas budi semakin mengakar. Oleh karena itu, banyak pengamat menekankan pentingnya transparansi anggaran, pelibatan warga dalam musyawarah desa, dan akses informasi publik yang terbuka sebagai penyeimbang masa jabatan yang lebih panjang.​

Dampak lain yang sering dibahas adalah soal regenerasi kepemimpinan di desa. Dengan masa jabatan 8 tahun, kesempatan generasi muda atau tokoh baru untuk maju dalam pilkades otomatis lebih jarang muncul. Kalau kepala desa yang menjabat tidak mendorong kaderisasi dan partisipasi politik yang sehat, desa bisa saja kehilangan energi baru yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan tantangan zaman, misalnya digitalisasi layanan, pengelolaan wisata desa, atau inovasi ekonomi lokal.​

Pro dan Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Di lapangan, perpanjangan masa jabatan kepala desa memunculkan dua kubu pandangan: kelompok yang mendukung dan yang menolak. Kelompok pendukung menilai masa jabatan yang lebih panjang dapat mengurangi konflik pilkades yang kerap memecah belah warga dan memungkinkan kepala desa bekerja lebih tenang menyelesaikan program pembangunan. Bagi sebagian kepala desa, revisi ini dianggap sebagai bentuk apresiasi atas kerja mereka yang sehari-hari berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat desa, mulai dari administrasi, pembangunan fisik, sampai penyaluran bantuan sosial.​

Sementara itu, kelompok yang kritis menyoroti risiko konsentrasi kekuasaan di tangan satu orang dengan periode yang lama. Mereka khawatir perpanjangan masa jabatan justru mengurangi kualitas demokrasi lokal dan membuka peluang penyimpangan jika mekanisme kontrol tidak berjalan efektif. Ada juga yang menilai bahwa masalah utama desa bukan soal pendeknya masa jabatan, melainkan tata kelola, kapasitas aparatur, dan integritas dalam mengelola dana desa. Kalau hal-hal tersebut tidak dibenahi, masa jabatan berapa pun tidak otomatis membuat desa menjadi lebih maju.​

Perdebatan juga mengemuka mengenai proses politik di balik revisi UU Desa. Sejumlah analisis menyebut bahwa tekanan massa dari organisasi kepala desa ke Jakarta turut memengaruhi percepatan perubahan aturan ini, sehingga ruang dialog dengan kelompok masyarakat lain terasa kurang seimbang. Namun, di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa revisi sudah melewati mekanisme legislasi formal di DPR dan dapat dikoreksi melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi jika ada pihak yang merasa dirugikan.​

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa dan Masa Jabatannya

Mekanisme pemilihan kepala desa pada dasarnya diatur dalam UU Desa dan peraturan turunannya di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Pilkades dilakukan secara langsung oleh warga desa yang memenuhi syarat, dengan tahapan mulai dari pembentukan panitia, pendaftaran bakal calon, penetapan calon, kampanye, hingga pemungutan suara dan penetapan calon terpilih. Setelah revisi UU Desa, mekanisme ini tetap dipertahankan, hanya saja siklus penyelenggaraannya menyesuaikan dengan masa jabatan 8 tahun yang baru.​

Dalam beberapa ketentuan teknis, diatur juga skenario jika hanya ada satu calon kepala desa yang mendaftar. Biasanya, panitia akan memperpanjang masa pendaftaran dalam jangka waktu tertentu agar memberi kesempatan calon lain muncul. Jika setelah perpanjangan tetap hanya satu calon, desa dapat menempuh mekanisme musyawarah atau ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan daerah. Pengaturan seperti ini dimaksudkan untuk menjaga agar pilkades tetap kompetitif dan tidak sekadar formalitas.​

Masa jabatan yang baru juga berpengaruh pada penentuan jadwal pilkades serentak di kabupaten atau kota. Pemerintah daerah perlu mengatur ulang siklus agar tidak terlalu sering menggelar pilkades yang memakan anggaran cukup besar. Dalam praktiknya, ada masa transisi di mana sebagian kepala desa masih memakai skema lama, sementara yang baru dilantik sudah mengikuti skema 8 tahun, sehingga pemerintah daerah harus menyusun peta masa jabatan dengan cermat supaya tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di desa.​

Contoh Kasus Pilkades dan Masa Jabatan di Berbagai Daerah

Sejumlah desa sudah mulai merasakan langsung dampak perubahan UU Desa terhadap masa jabatan kepala desa. Misalnya, ada desa-desa yang kepala desanya mendapat perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 8 tahun mengikuti ketentuan baru, baik melalui aturan transisi maupun penyesuaian setelah revisi disahkan. Di beberapa daerah, informasi tentang perpanjangan ini disosialisasikan melalui surat edaran bupati, media desa, sampai forum musyawarah desa agar warga memahami kenapa pilkades tidak jadi digelar dalam waktu dekat.​

Di sisi lain, ada pula kasus-kasus di mana kepala desa yang masa jabatannya habis pada akhir 2023 atau awal 2024 merasa bingung dengan posisi hukumnya. Mereka menilai aturan perpanjangan tidak dijelaskan secara rinci, sehingga ada yang merasa seharusnya ikut perpanjangan, tapi tidak mendapatkan kepastian dari pemerintah daerah. Situasi “menggantung” ini kemudian menjadi bagian dari materi gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi yang menyoroti pasal transisi dalam UU Nomor 3 Tahun 2024.​

Selain soal perpanjangan, banyak pilkades di berbagai daerah tetap berjalan dengan dinamika yang khas, seperti persaingan antarcalon yang ketat, tingginya partisipasi pemilih, hingga munculnya konflik sosial pascapemungutan suara. Dengan masa jabatan yang kini lebih panjang, sebagian pihak berharap intensitas konflik itu bisa berkurang karena pilkades tidak terlalu sering berlangsung. Namun, harapan tersebut hanya bisa terwujud jika proses pemilihan dijalankan secara jujur, transparan, dan adil, serta kepala desa terpilih benar-benar menggunakan masa jabatannya untuk melayani warga, bukan sekadar memperpanjang kekuasaan.