KPU Kabupaten Lanny Jaya Laksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Wamena - Perjanjian Kinerja KPU merupakan dokumen strategis yang memiliki peran penting bagi KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dokumen ini menjadi bentuk kontrak kerja yang memuat komitmen kinerja antara pimpinan dan jajaran sekretariat, sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja KPU
Perjanjian Kinerja KPU disusun sebagai upaya untuk menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Melalui dokumen ini, sasaran kinerja ditetapkan secara jelas, terukur, dan sistematis, sehingga dapat dipantau serta dievaluasi secara berkesinambungan. Hal ini mencerminkan komitmen KPU dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, terbuka, dan berorientasi pada hasil, Perjanjian Kinerja berperan sebagai instrumen penting dalam pengendalian kinerja. Dokumen ini tidak hanya menjadi acuan pelaksanaan tugas, tetapi juga berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian kinerja serta tanggung jawab organisasi secara menyeluruh.
Sasaran Program dan Indikator Kinerja yang Terukur
Perjanjian Kinerja KPU memuat target program serta indikator kinerja yang dirancang secara terstruktur dan sistematis. Sasaran dan indikator tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai dasar dalam menilai hasil kinerja yang telah dicapai. Dengan adanya indikator yang terdefinisi secara jelas, setiap unit kerja memiliki arah kerja dan fokus yang sejalan dengan tujuan organisasi, sehingga pelaksanaan tugas dapat berlangsung secara lebih efisien, terarah, dan terukur.
Dalam penandatanganan Perjanjian Kinerja, Anggota KPU diwakili oleh Ketua KPU, sedangkan Sekretariat KPU diwakili oleh Sekretaris KPU. Penandatangan ini disaksikan juga oleh jajaran pegawai KPU Kabupaten Lanny Jaya di Kantor Perwakilan KPU Lanny Jaya di Wamena. Kedua pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja memiliki peran yang saling melengkapi dan mendukung. Pihak pertama, yaitu Sekretaris KPU, berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja. Sementara itu, pihak kedua, dalam hal ini Anggota KPU, bertugas melakukan supervisi yang diperlukan serta melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan.
Evaluasi Kinerja sebagai Dasar Penguatan Organisasi
Evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja KPU. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan, termasuk dalam pemberian penghargaan maupun penerapan sanksi sesuai ketentuan. Dengan mekanisme ini, Perjanjian Kinerja diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada hasil. (FPH)
