Berita Terkini

Wamena - Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut demokrasi konstitusional, kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga cabang utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda namun saling berhubungan, untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dua lembaga yang paling sering menjadi perhatian publik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan adalah lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Meskipun keduanya sama-sama menjalankan fungsi pemerintahan, peran dan wewenangnya memiliki perbedaan mendasar.

Baca Juga : Sistem Noken: Cerminan Demokrasi Khas Papua dalam Penyelenggaraan Pemilu

Lembaga Eksekutif: Pelaksana Kebijakan Pemerintah

Lembaga eksekutif adalah cabang kekuasaan yang bertugas menjalankan dan menegakkan hukum serta kebijakan publik.
Dalam konteks nasional, lembaga ini dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, didampingi oleh Wakil Presiden dan para Menteri yang tergabung dalam kabinet.

Di tingkat daerah, fungsi eksekutif dijalankan oleh Gubernur, Bupati, atau Wali Kota bersama perangkat pemerintah daerahnya.

Tugas utama lembaga eksekutif meliputi:

• Melaksanakan undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif.

• Menyusun dan menjalankan kebijakan publik.

• Mengelola administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

• Menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain (di tingkat nasional).

Dengan kata lain, lembaga eksekutif adalah pelaksana dari seluruh keputusan dan kebijakan yang telah dirumuskan melalui mekanisme politik dan hukum.

Lembaga Legislatif: Pembuat Undang-Undang dan Pengawas Pemerintah

Berbeda dengan eksekutif, lembaga legislatif berperan sebagai pembuat undang-undang, penyusun anggaran, dan pengawas jalannya pemerintahan.
Di tingkat pusat, lembaga ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bekerja sama dengan pemerintah (eksekutif) dalam menyusun kebijakan.

Sedangkan di tingkat daerah, fungsi legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota.

Fungsi utama lembaga legislatif antara lain:

• Membentuk dan membahas rancangan undang-undang bersama pemerintah.

• Menyusun serta menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD.

• Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar sesuai dengan peraturan dan kepentingan rakyat.

Melalui fungsi pengawasan inilah, legislatif memastikan agar kebijakan pemerintah berjalan sesuai konstitusi dan tidak menyimpang dari aspirasi masyarakat.

Hubungan Antara Eksekutif dan Legislatif

Kedua lembaga ini memiliki hubungan saling melengkapi dan mengawasi dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.
Lembaga eksekutif tidak dapat berjalan tanpa dasar hukum yang dibuat oleh legislatif, sementara lembaga legislatif membutuhkan eksekutif untuk menerapkan undang-undang agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Prinsip “check and balance” menjadi dasar hubungan keduanya, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak.
Dengan adanya keseimbangan ini, roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, demokratis, dan berpihak kepada rakyat.

Peran KPU dalam Konteks Demokrasi dan Kelembagaan

Dalam konteks penyelenggaraan demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa lembaga eksekutif dan legislatif terbentuk melalui proses pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

KPU menjadi jembatan antara rakyat dan lembaga negara melalui penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pemilihan Kepala Daerah.
Melalui pemilu yang berkualitas, diharapkan terpilih para pemimpin dan wakil rakyat yang mampu menjalankan fungsinya secara optimal demi kemajuan bangsa.

Memahami perbedaan antara lembaga eksekutif dan legislatif menjadi penting bagi masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik.
Dengan pemahaman tersebut, publik dapat lebih bijak dalam menggunakan hak pilih dan turut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Sebagaimana semangat demokrasi Indonesia, keseimbangan antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci terciptanya pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.