Berita Terkini

Wamena - Kedaulatan rakyat itu jauh dari kata “aura heroik” yang rumit. Pada intinya, ini punyanya rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Bisa dibilang, kedaulatan rakyat adalah cara kita semua—warga negara—ikut menentukan arah pemerintahan melalui pemilu, perwakilan yang dipilih, dan berbagai mekanisme demokratis lainnya. Karena itu, memahami apa itu kedaulatan rakyat tidak hanya penting buat para mahasiswa hukum atau politik, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara.

Pengertian Kedaulatan Rakyat Menurut Para Ahli dan UUD 1945
Kedaulatan rakyat adalah gagasan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam konteks Indonesia, hal ini diatur secara konstitusional di UUD 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui lembaga-lembaga negara serta mekanisme demokratis seperti pemilu. Para ahli juga menekankan bahwa rakyat menjadi pemilik kekuasaan melalui partisipasi, representasi, dan akuntabilitas pemerintah.

Prinsip-Prinsip Dasar Kedaulatan Rakyat dalam Negara Demokrasi

• Partisipasi aktif warga negara dalam pemilu, penyusunan kebijakan, dan pengawasan publik.
• Pengakuan hak-hak politik warga (pemilihan, dipilih, berpendapat, dan berkumpul secara damai).
• Representasi yang akurat: parlemen dan perwakilan dipilih untuk mencerminkan kehendak rakyat.
• Akuntabilitas pemerintah: mekanisme evaluasi, transparansi, dan sanksi jika terjadi penyimpangan.
• Supremasi hukum: semua kekuasaan tunduk pada hukum dan konstitusi.

Penerapan Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Penerapan kedaulatan rakyat terlihat melalui:

• Pemilu dan pemilihan umum yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan politik.
• Mekanisme checks and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
• Partisipasi publik melalui aspirasi, demonstrasi damai, partisipasi dalam musyawarah daerah, dan pengawasan electoral.
• Transparansi anggaran dan kebijakan publik yang diawasi oleh publik dan lembaga pengawas.

Contoh Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dalam Kehidupan Bernegara

• Pemilihan umum regular yang melibatkan puluhan hingga ratusan juta warga negara.
• Pelibatan publik dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
• Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik melalui lembaga pengawas dan mekanisme protes yang damai.
• Pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pusat yang diawasi masyarakat.

Peran Pemilu dalam Menegakkan Kedaulatan Rakyat

Pemilu adalah pintu utama bagi rakyat untuk menyalurkan kehendak politiknya secara formal. Melalui pemilu:

• Warga memilih wakil yang akan mewakili kepentingan mereka.
• Kebijakan publik dapat diganti beberapa periode sesuai hasil pilihan rakyat.
• Aparat penyelenggara pemilu menjaga integritas proses agar hasil yang terpilih benar-benar mencerminkan kehendak publik.

Tantangan dan Upaya Memperkuat Kedaulatan Rakyat di Indonesia

• Tantangan: polarisasi, misinformasi, partisipasi rendah, hingga kendala akses informasi di berbagai daerah.
• Upaya: meningkatkan literasi politik, memperkuat edukasi pemilih, memperluas akses informasi publik, memperbaiki mekanisme pengawasan, dan memastikan netralitas lembaga penyelenggara.

Baca Juga: Apa Itu Black Campaign dan Negative Campaign?
Kedaulatan rakyat bukan sekadar jargon. Ia adalah kenyataan praktis bahwa rakyat memiliki hak, peluang, dan tanggung jawab untuk menentukan arah negara. Dengan partisipasi yang aktif, representasi yang transparan, serta akuntabilitas yang kuat, Indonesia bisa terus menjalankan cita-cita demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.