Berita Terkini

Wamena - Pemilihan Presiden di Indonesia memiliki aturan penting yang dikenal dengan istilah Presidential Threshold atau ambang batas capres. Bagi sebagian masyarakat, istilah ini mungkin terasa asing atau sulit dipahami. Namun, peraturan ini sangat menentukan bagaimana calon presiden dan wakil presiden bisa maju dalam pemilu. Dalam artikel ini, akan dijelaskan secara sederhana tentang apa itu Presidential Threshold, latar belakangnya, tujuan pemberlakuan, hingga dampak yang ditimbulkan pada proses demokrasi di Indonesia.

Apa Itu Presidential Threshold?

Presidential Threshold adalah ketentuan hukum yang mengatur batas minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Hal ini berarti calon presiden tidak bisa diajukan secara bebas oleh sembarang partai. Hanya partai atau koalisi partai yang memenuhi batas tertentu dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau persentase suara sah nasional yang diperkenankan mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Presidential Threshold berfungsi sebagai penyaring awal agar calon yang maju benar-benar didukung oleh kekuatan politik signifikan.

Aturan ini bertujuan menjaga agar proses pencalonan tidak terlalu ramai dan agar pasangan calon memiliki legitimasi politik dari parlemen. Dengan aturan ini, penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan secara lebih teratur dan terkontrol sehingga pelaksanaannya efektif. Meskipun begitu, ketentuan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai ruang partisipasi politik.

Sejarah dan Besaran Presidential Threshold di Indonesia

Presidential Threshold diterapkan pertama kali dalam Pemilu Presiden Indonesia pada tahun 2004 secara langsung dan demokratis. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Pemilu yang mengharuskan calon presiden mendapat dukungan partai atau gabungan partai yang memegang minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari pemilu legislatif terakhir. Angka ini diambil sebagai titik kompromi untuk menyeimbangkan keterlibatan partai dan penyelenggaraan pemilu yang efisien.

Seiring waktu, angka ini sering menjadi bahan diskusi dan usulan perubahan. Beberapa pihak menilai angka 20% dan 25% terlalu tinggi sehingga membatasi keberagaman calon. Di sisi lain, angka tersebut dianggap perlu untuk menghindari munculnya terlalu banyak calon yang dapat menyulitkan masyarakat dalam memilih dan menimbulkan fragmentasi suara. Penetapan besaran ini juga menyesuaikan kondisi politik dan dinamika partai pada tiap periode pemilu.

Tujuan Diberlakukannya Presidential Threshold

Tujuan utama dari Presidential Threshold adalah membatasi jumlah pasangan calon presiden yang dapat bertanding dalam pemilu. Aturan ini mengurangi risiko terlalu banyak calon yang muncul, yang dapat memecah suara dan menghambat terpilihnya pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan secara efektif. Dengan pembatasan ini, pasangan calon yang maju diharapkan memiliki dukungan politik substansial dan kestabilan untuk menjalankan tugas kepresidenan.

Selain itu, Presidential Threshold juga mendorong partai politik untuk membentuk koalisi sebelum pemilu. Koalisi ini diharapkan bisa menciptakan blok politik yang kuat dan kompromi yang sehat demi kepentingan bersama. Adanya ambang batas juga memudahkan penyelenggara pemilu mengelola proses pencalonan, meminimalkan konflik internal di partai, dan menjaga kualitas demokrasi agar tidak terpecah belah.

Dasar Hukum Presidential Threshold dalam UU Pemilu

Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 222, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden apabila telah memperoleh minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan jumlah calon dan memastikan stabilitas pemerintahan dengan dukungan politik yang cukup kuat di parlemen.

Namun, pasal ini sering menjadi bahan perdebatan karena dianggap membatasi hak partai politik baru untuk mengusung calon sendiri. Banyak pihak menilai ambang batas tersebut tidak sesuai dengan semangat pemilu serentak yang seharusnya memberi kesempatan setara bagi semua peserta pemilu. Meski demikian, pemerintah dan sebagian kalangan politik menilai aturan tersebut tetap relevan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil pasca pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Presidential Threshold

Sejumlah pihak telah mengajukan uji materi terhadap Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu putusan penting adalah Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, yang menolak permohonan penghapusan presidential threshold. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa ambang batas tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, selama tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi.

Selain itu, MK juga menyebutkan bahwa keberadaan presidential threshold tidak bertentangan dengan sistem pemilu serentak karena tujuan utamanya adalah memperkuat sistem presidensial agar lebih stabil. Meski begitu, putusan ini masih menimbulkan perdebatan publik hingga kini, terutama terkait keadilan politik bagi partai baru dan representasi rakyat dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dampak Presidential Threshold terhadap Partai Politik

Kebijakan Presidential Threshold dapat memperkuat posisi partai politik besar dalam sistem demokrasi Indonesia. Partai yang memenuhi ambang batas ini dapat memegang peranan dominan dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, sedangkan partai kecil terpaksa harus bergabung dalam koalisi agar suara mereka tetap berpengaruh. Ini menyebabkan fenomena konsolidasi politik yang dinamis dan terkadang pragmatis.

Namun, kondisi ini juga menghambat partai baru atau kecil untuk langsung bersaing menjadi pencalon presiden. Para partai kecil sering kali menjadi pendukung dalam koalisi tanpa bisa mengajukan calon sendiri, sehingga peluang mereka untuk berperan besar di tingkat nasional menjadi terbatas. Kondisi tersebut memengaruhi pola politik koalisi yang dapat berubah-ubah sesuai kepentingan elektoral.

Kritik dan Kontroversi Presidential Threshold

Meski memiliki fungsi pengaturan yang jelas, aturan Presidential Threshold kerap mendapat kritik karena dianggap membatasi demokrasi. Kritik utama adalah bahwa aturan ini menyulitkan partai kecil dan calon independen untuk ikut bertarung, sehingga mengurangi ruang partisipasi politik yang sehat dan adil. Akibatnya, pilihan masyarakat menjadi terbatas hanya pada pasangan calon dari koalisi partai besar.

Selain itu, Presidential Threshold dianggap mengurangi pluralitas politik dengan membuat persaingan menjadi tidak seimbang. Dalam praktiknya, hal ini bisa memicu politik transaksional dan koalisi pragmatis yang lebih mengutamakan kepentingan politik ketimbang aspirasi rakyat. Beberapa kalangan memandang aturan ini perlu direvisi atau dihapus agar demokrasi lebih terbuka dan inklusif.

Putusan MK Terkait Presidential Threshold

Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali menguji dan mengesahkan aturan Presidential Threshold. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa aturan ini sah secara hukum dan dibenarkan dalam konteks menjaga tertib penyelenggaraan pemilu. MK berpendapat bahwa ambang batas ini penting untuk menjamin kelancaran dan kestabilan politik nasional.

Namun, MK juga mengingatkan agar aturan tersebut tidak menutup ruang demokrasi yang sehat dan memastikan adanya mekanisme politik yang adil. MK mendorong agar aturan ini diikuti dengan kebijakan yang memungkinkan keberagaman politik terakomodasi secara proporsional sehingga demokrasi tidak kehilangan esensinya.

Presidential Threshold merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemilihan presiden Indonesia, yang membawa manfaat sekaligus tantangan bagi perpolitikan dan demokrasi. Dengan memahami aturan ini secara baik, masyarakat dapat lebih kritis dan aktif dalam mengawal kualitas demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Mengapa Tanggal 10 November Diperingati Sebagai Hari Pahlawan? Ini Penjelasannya