Mufakat Adalah Wujud Keadaban Demokrasi Indonesia
Wamena - Dalam demokrasi Indonesia, mufakat menjadi simbol penting yang memperlihatkan kedewasaan dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan. Mufakat bukan sekadar metode, tapi lebih pada jiwa dan keadaban yang melekat dalam kebudayaan bangsa, terutama dalam mengelola perbedaan dan menyatukan berbagai kepentingan. Pada dasarnya, mufakat adalah hasil keputusan yang dicapai melalui proses musyawarah dengan semangat kebersamaan, bukan dengan paksaan kekuasaan atau dominasi suara mayoritas.
Keunikan demokrasi Pancasila terletak pada semangat mufakat yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Dalam kehidupan masyarakat, organisasi, hingga penyelenggaraan Pemilu, mufakat menjadi pijakan agar keputusan yang diambil sesuai dengan rasa keadilan dan diterima oleh semua pihak. Mufakat menuntun kita pada cara pandang bahwa musyawarah tanpa dominasi memupuk rasa persatuan yang kokoh.
Pengertian Mufakat dalam Kehidupan Demokrasi
Mufakat pada dasarnya adalah kesepakatan bersama yang diperoleh setelah melalui proses musyawarah terbuka dengan segala pendapat disampaikan dan didengarkan secara adil. Dalam demokrasi, mufakat dianggap sebagai cara pengambilan keputusan yang ideal karena memperhatikan seluruh suara, baik mayoritas maupun minoritas, sehingga menghasilkan solusi yang tidak hanya menang satu pihak saja, melainkan menguntungkan dan diterima bersama.
Nilai mufakat sangat relevan dalam menyelesaikan persoalan politik dan sosial demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Proses mufakat menuntut sikap saling menghormati, bersedia mendengar, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan tertentu.
Musyawarah dan Mufakat: Nilai Dasar Pancasila
Nilai musyawarah dan mufakat merupakan inti dari sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Sila ini menjelaskan bahwa rakyat harus dilibatkan secara adil dan bijaksana dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah bersama, bukan hanya dengan vote mayoritas.
Dalam sila tersebut terkandung filosofi bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi langsung tanpa batas, melainkan demokrasi yang berbasis pada kearifan lokal dan kebersamaan untuk mencapai kesepakatan terbaik. Musyawarah mufakat menjadi metode budaya yang membentuk identitas bangsa dan memperkuat sistem demokrasi yang inklusif.
Contoh Penerapan Mufakat dalam Masyarakat dan Pemerintahan
Di tingkat masyarakat, mufakat sering diterapkan dalam pengambilan keputusan komunitas adat, organisasi kemasyarakatan, dan kehidupan sehari-hari untuk mengatasi konflik atau menentukan langkah bersama. Masyarakat diajak untuk berdialog terbuka dan menyepakati kebijakan lewat partisipasi aktif tanpa merasa terpaksa.
Dalam pemerintahan, musyawarah mufakat juga dilakukan dalam penyusunan kebijakan, rapat-rapat dewan, dan forum publik yang melibatkan berbagai unsur. Contohnya, dalam proses penyusunan peraturan desa atau keputusan strategis di DPRD, mufakat diharapkan menjadi landasan, bukan sekadar suara terbanyak.
Mufakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Keputusan Publik
Dalam konteks Pemilu, mufakat tercermin dalam prinsip mengedepankan musyawarah antar pemangku kepentingan untuk menghasilkan keputusan yang adil dan diterima bersama. Gakkumdu misalnya, merupakan bentuk sinergi antar lembaga yang menjalankan prinsip mufakat untuk penegakan hukum yang berjalan bersama demi keadilan pemilu.
Keputusan publik yang dibuat berdasarkan mufakat memperkuat kepercayaan masyarakat karena terasa inklusif dan menghargai keberagaman suara. Dengan demikian, mufakat menegaskan demokrasi yang memberi ruang bagi semua pihak untuk dihargai dan dijadikan pertimbangan serius.
Menjaga Semangat Mufakat di Era Modern
Di era modern yang penuh dinamika perubahan dan polarisasi, menjaga semangat mufakat menjadi tantangan sekaligus kebutuhan mendesak. Persaingan politik yang ketat dan penggunaan media sosial membuat dialog dan musyawarah kerap tergantikan oleh perdebatan yang memecah belah.
Untuk itu, menghidupkan kembali budaya musyawarah mufakat melalui pendidikan politik, dialog lintas kelompok, dan kampanye nilai-nilai kebersamaan menjadi langkah penting. Masyarakat perlu diajak untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan dan mufakat sebagai jalan menuju keputusan yang berkeadilan dan damai.
Baca Juga: Panduan Menilai Profil Calon Legislatif agar Tidak Salah Pilih
