Berita Terkini

Wamena - Setiap selesai pemilu, masyarakat biasanya memasuki masa yang disebut sebagai fase penyembuhan sosial. Pada fase ini, berbagai perbedaan pilihan dan pandangan politik yang sempat memanaskan suasana mulai diredakan. Namun yang sering menjadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya masyarakat bisa kembali bersatu setelah sebelumnya terbelah oleh pilihan politik? Di sinilah peran kohesi sosial menjadi sangat penting. Istilah ini terdengar akademik, tetapi sebenarnya maknanya cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Kohesi sosial menggambarkan seberapa kuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara warga dalam satu masyarakat. Bila masyarakat masih mampu saling menghormati dan bekerja sama meskipun berbeda pandangan, berarti kohesinya kuat. Sebaliknya, bila perbedaan justru menimbulkan saling curiga, permusuhan, atau isolasi antar kelompok, maka kohesi sosial sedang melemah. Memahami konsep ini menjadi penting terutama di situasi pasca pemilu, saat masyarakat perlu kembali membangun hubungan sosial yang sehat demi stabilitas bangsa.

Pengertian Kohesi Sosial Secara Umum

Secara sederhana, kohesi sosial bisa diartikan sebagai ikatan yang membuat masyarakat tetap utuh. Dalam kajian sosiologi, istilah ini berasal dari kata “cohesion” yang berarti keterpaduan atau kesatuan. Kohesi sosial menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki rasa saling percaya, saling menghargai, dan keinginan untuk hidup bersama secara harmonis meski memiliki perbedaan pandangan, agama, suku, atau status sosial. Masyarakat dengan kohesi tinggi biasanya memiliki tingkat toleransi dan kepedulian yang tinggi antar anggotanya.

Sosiolog Prancis, Emile Durkheim, pernah menyinggung konsep ini dalam karyanya tentang solidaritas sosial. Ia menggambarkan kohesi sosial sebagai kekuatan moral yang mengikat individu dalam satu kesatuan sosial. Dalam masyarakat modern seperti sekarang, peran nilai bersama, rasa saling percaya, dan norma sosial menjadi faktor utama yang menjaga kohesi tetap kuat di tengah kompleksitas kehidupan.

Di Indonesia, pengertian kohesi sosial juga sering dikaitkan dengan semangat gotong royong serta nilai-nilai Pancasila. Ketika masyarakat tetap saling membantu tanpa memandang perbedaan latar belakang, itu merupakan wujud nyata dari kohesi sosial. Dalam konteks politik, terutama pasca pemilu, konsep ini berfungsi sebagai pondasi agar perbedaan pilihan tidak berubah menjadi perpecahan sosial.

Faktor yang Membentuk Kohesi Sosial dalam Masyarakat

Ada beberapa faktor yang membentuk dan menjaga kohesi sosial. Pertama, adanya nilai dan norma bersama yang menjadi pedoman hidup dalam masyarakat. Nilai seperti kejujuran, solidaritas, dan keadilan membantu membentuk rasa saling percaya antar warga. Ketika masyarakat memegang nilai yang sama, potensi konflik akibat perbedaan bisa lebih mudah diredam.

Kedua, komunikasi yang terbuka juga berperan besar dalam memperkuat kohesi sosial. Dengan adanya ruang diskusi yang sehat, masyarakat bisa bertukar pikiran tanpa saling menjatuhkan. Dalam era digital saat ini, tantangannya adalah bagaimana menjaga komunikasi itu tetap santun meskipun dilakukan di media sosial. Dialog yang baik menjadi jalan tengah untuk menghindari salah paham dan memperkuat kebersamaan.

Ketiga, kehadiran lembaga sosial seperti organisasi kemasyarakatan, pendidikan, dan tempat ibadah turut memperkuat kohesi. Lembaga-lembaga ini menjadi wadah untuk menumbuhkan interaksi antarwarga dari latar belakang berbeda. Bila lembaga ini aktif menjalankan perannya, maka rasa keterikatan sosial akan semakin kokoh, terutama setelah masyarakat melewati kontestasi politik yang panas.

Dampak Polarisasi Politik terhadap Kohesi Sosial

Polarisasi politik biasanya menjadi ujian terbesar bagi kohesi sosial sebuah negara. Selama masa kampanye, masyarakat sering terbelah dalam dua kubu besar dengan pandangan yang berbeda tajam. Perbedaan ini sebenarnya wajar dalam demokrasi, tetapi ketika disertai sentimen emosional dan ujaran kebencian, hal itu dapat menimbulkan luka sosial yang sulit sembuh.

Fenomena polarisasi sering diperparah oleh informasi yang tidak akurat atau berita palsu. Di media sosial, narasi negatif antarkelompok politik sering kali meluas tanpa kendali. Akibatnya, rasa saling percaya antarwarga menurun, pergaulan menjadi kaku, bahkan hubungan keluarga pun bisa terganggu hanya karena perbedaan pilihan politik. Ini menunjukkan betapa rentannya kohesi sosial terhadap konflik identitas dan kontestasi kepentingan politik.

Namun, polarisasi tidak selalu harus berakhir buruk. Bila masyarakat mampu belajar dari perbedaan itu, justru bisa muncul kesadaran baru tentang pentingnya toleransi dan empati. Mengubah polarisasi menjadi ruang refleksi sosial inilah yang menjadi tantangan terbesar dalam menjaga kohesi setelah pemilu.

Mengapa Kohesi Sosial Penting Pasca Pemilu

Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi, bukan ajang permusuhan. Setelah proses pemungutan suara selesai, yang dibutuhkan bukan lagi persaingan, tetapi rekonsiliasi dan kerja sama. Kohesi sosial menjadi modal utama untuk membangun situasi itu. Tanpa rasa persatuan, hasil pemilu apa pun tidak akan berarti banyak bagi kemajuan bangsa.

Pasca pemilu, masyarakat memerlukan suasana yang damai agar roda pemerintahan dapat berjalan lancar. Kohesi sosial memastikan bahwa perbedaan pilihan politik tidak mengarah pada disintegrasi. Keberlanjutan pembangunan hanya bisa tercapai bila warga memiliki rasa tanggung jawab bersama dan percaya kepada lembaga negara yang mereka pilih melalui pemilu.

Selain itu, pemimpin yang terpilih juga punya peran besar dalam menjaga kohesi. Ia perlu memberi contoh sikap mempersatukan, bukan memecah belah. Ucapan rekonsiliasi, penghargaan terhadap lawan politik, dan kebijakan yang adil akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

Cara Memperkuat Kohesi Sosial Setelah Kontestasi Politik

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memperkuat kohesi sosial setelah pemilu. Pertama, masyarakat perlu membuka ruang dialog lintas kelompok. Diskusi terbuka tentang perbedaan politik secara sehat membantu menghapus prasangka dan memperluas pemahaman bersama. Kedua, kegiatan gotong royong dan aksi sosial bisa menjadi sarana mempererat hubungan antar warga di tingkat lokal.

Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama juga sangat dibutuhkan dalam proses ini. Mereka dapat menjadi penengah sekaligus teladan dalam menularkan sikap saling menghormati. Bila tokoh publik berperan aktif, masyarakat biasanya lebih mudah mengikuti semangat rekonsiliasi. Pembinaan terhadap generasi muda pun penting agar mereka memahami bahwa demokrasi bukan tentang menang-kalah, melainkan tentang kerja sama setelah perbedaan.

Selain itu, pemerintah bisa berperan dengan menyediakan wadah partisipasi publik yang inklusif. Misalnya, forum musyawarah warga, kegiatan sosial bersama lintas kampung, atau pelatihan literasi digital yang mendorong dialog sehat di media sosial. Semua upaya tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga ketahanan sosial bangsa.

Peran Media dan Literasi Publik dalam Menjaga Persatuan

Media memainkan peran kunci dalam memperkuat atau justru melemahkan kohesi sosial. Sebagai sumber informasi utama, media perlu berpegang pada prinsip keberimbangan dan etika jurnalistik. Pemberitaan yang adil dan berimbang akan membantu masyarakat melihat situasi politik secara objektif, tanpa memupuk kebencian terhadap pihak lain. Sebaliknya, media yang menyebar narasi provokatif berisiko menambah retakan sosial.

Literasi publik juga berperan penting di sini. Masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan bisa memilah informasi lebih mudah menghindari provokasi. Kampanye literasi digital perlu digaungkan terus-menerus agar masyarakat tidak tertipu oleh hoaks. Dengan begitu, media dan publik dapat saling melengkapi dalam menjaga kerukunan nasional.

Media sosial, yang kini menjadi arena utama opini publik, sebaiknya dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan persatuan. Konten positif seperti kisah kerja sama lintas pendukung politik atau gotong royong antarwarga selepas pemilu bisa membantu menciptakan suasana kepercayaan dan harapan baru.

Contoh Kasus Kohesi Sosial di Indonesia Pasca Pemilu

Salah satu contoh menarik mengenai kohesi sosial di Indonesia bisa dilihat setelah Pemilu 2019. Saat itu, tensi politik sempat meninggi akibat perbedaan dukungan yang cukup tajam, khususnya di media sosial. Namun beberapa bulan kemudian, masyarakat mulai memulihkan hubungan sosialnya lewat kegiatan bersama di lingkungan tempat tinggal. Kegiatan gotong royong, arisan kampung, serta diskusi warga menjadi jembatan untuk menghapus jarak pasca perbedaan politik.

Beberapa daerah juga menunjukkan praktik baik, misalnya dengan menyelenggarakan festival budaya atau olahraga antarwarga yang sebelumnya berbeda pilihan politik. Aktivitas semacam ini menjadi simbol bahwa masyarakat Indonesia tetap mementingkan persatuan di atas perbedaan. Pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat turut berperan dalam memperkuat kohesi lewat program sosial lintas kelompok.

Dari pengalaman tersebut, bisa disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki daya pulih sosial yang tinggi. Selama ada kemauan untuk saling menghargai dan fokus pada hal-hal yang menyatukan, kohesi sosial dapat kembali terbangun. Nilai gotong royong dan semangat kebangsaan yang tertanam sejak lama terbukti masih menjadi perekat utama bangsa, bahkan setelah melewati masa politik yang panas.

Baca Juga: Negara dengan Jumlah Partai Politik Terbanyak di Dunia