Pemilu 1997: Pemilu Terakhir Orde Baru Menjelang Reformasi
Wamena - Pemilu 1997 menjadi catatan sejarah sebagai pemilihan umum terakhir pada masa Orde Baru, yang dilaksanakan pada 29 Mei 1997 untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II di seluruh Indonesia. Pemilu ini berlangsung dalam konteks politik yang sangat terkendali oleh pemerintah, dengan hanya tiga peserta utama yaitu Golkar, PPP, dan PDI, di mana Golkar mendominasi melalui dukungan struktural negara. Bagi Website KPU, pemahaman tentang Pemilu 1997 memberikan perspektif berharga tentang evolusi penyelenggaraan pemilu dari era terbatas menuju demokrasi multipartai pasca-Reformasi.
Pemilu ini sering disebut sebagai panggung politik akhir Orde Baru karena berlangsung di tengah ketegangan sosial-ekonomi, termasuk krisis moneter 1997 dan konflik internal PDI pasca-Tragedi 27 Juli 1996. Meskipun pemerintah mengklaim Pemilu 1997 aman dan terkendali, berbagai kritik muncul terkait monoloyalitas PNS, pembatasan kampanye oposisi, dan dugaan intervensi aparat. Hasilnya memperkuat legitimasi Soeharto untuk periode ketujuh, namun justru menjadi pemicu demonstrasi mahasiswa yang mengakhiri rezim tersebut pada 1998.
Artikel ini menguraikan mekanisme, hasil, dan dampak Pemilu 1997 secara bertahap, sebagai pelajaran bagi penyelenggaraan pemilu demokratis saat ini.
Apa Itu Pemilu 1997?
Pemilu 1997 merupakan pemilihan umum keenam pada era Orde Baru, dilaksanakan serentak pada 29 Mei 1997 untuk memilih 425 anggota DPR, 920 anggota DPRD tingkat I, dan 13.319 anggota DPRD tingkat II. Pemilu ini diatur oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) di bawah Departemen Dalam Negeri, dengan sistem proporsional daftar tertutup di mana pemilih hanya mencoblos lambang partai. Penyelenggaraan diklaim aman oleh pemerintah, meskipun partisipasi mencapai 93 persen dari 125 juta pemilih terdaftar.
Konteks sosial-politiknya ditandai krisis ekonomi awal dan ketegangan politik pasca-konflik PDI. Pemilu ini menjadi ujian akhir legitimasi Orde Baru di tengah tuntutan reformasi dari kalangan mahasiswa dan oposisi. Hasilnya Golkar menang telak dengan 74,51 persen suara, PPP 22,44 persen, dan PDI 3,06 persen, memperkuat dominasi eksekutif.
Pemilu 1997 menandai akhir era pemilu terstruktur Orde Baru.
Peserta Pemilu dan Peta Politik Orde Baru
Hanya tiga peserta yang diizinkan ikut Pemilu 1997, hasil kebijakan fusi partai sejak 1973: Golkar sebagai kekuatan pemerintah, PPP (fusi partai Islam), dan PDI (fusi nasionalis-religius non-Islam). Golkar mendominasi melalui jaringan struktural dari pusat hingga desa, didukung monoloyalitas PNS dan dwifungsi ABRI. PPP dan PDI berperan sebagai oposisi terbatas dengan akses kampanye minimal.
Peta politik Orde Baru bersifat hierarkis, di mana Golkar mendapat fasilitas negara seperti media dan logistik, sementara dua partai lain dibatasi. Kebijakan monoloyalitas mewajibkan PNS loyal kepada Golkar sebagai representasi pembangunan. PDI mengalami pelemahan pasca-Tragedi 27 Juli 1996 yang menyingkirkan Megawati.
Struktur ini menjamin kemenangan Golkar tapi memicu ketidakpuasan oposisi.
Mekanisme Pemilu: Dari Kampanye hingga Penghitungan
Mekanisme kampanye dibatasi 27 hari dengan format pawai, rapat umum, dan materi cetak, diawasi ketat aparat untuk cegah "gejolak". LPU mengatur distribusi logistik manual, dengan TPS di sekolah dan balai desa. Pemungutan suara menggunakan sistem proporsional daftar tertutup, pemilih coblos lambang partai saja.
Penghitungan bertingkat dari TPS ke kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD). Hasil diumumkan LPU setelah verifikasi. Pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) di bawah Depdagri, bukan independen.
Mekanisme ini efisien tapi kurang transparan menurut kritikus.
Dominasi Golkar dan Hasil Akhir
Golkar meraih 74,51 persen suara (425 kursi DPR), PPP 22,44 persen (58 kursi), PDI 3,06 persen (11 kursi). Dominasi ini konsisten sejak 1971, didukung birokrasi dan ABRI. Di DPRD I, Golkar kuasai mayoritas provinsi, PDI lemah pasca-konflik internal.
Hasil ini legitimasi Soeharto periode ketujuh di MPR 1998, tapi krisis moneter erodasi dukungan. PDI anjlok dari 15 persen 1992, PPP stabil oposisi Islam.
Kemenangan ini puncak Golkar tapi awal akhir Orde Baru.
Kritik, Kontroversi, dan Isu Kecurangan
Kritik utama adalah ketidaknetralan penyelenggara karena LPU di bawah Depdagri, monoloyalitas PNS tekanan suara Golkar, dan pembatasan kampanye PDI/PPP. Dugaan kecurangan meliputi manipulasi DPT, suara hilang, intervensi aparat desa. Tragedi 27 Juli 1996 sebabkan PDI terpecah.
Panwas tidak independen, minim pengawasan. Mahasiswa kritik pemilu sebagai "formalitas legitimasi". Isu ini picu demonstrasi Reformasi.
Kontroversi ini erodasi legitimasi Orde Baru.
Dampak Pemilu 1997 terhadap Reformasi 1998
Pemilu 1997 percepat Reformasi karena kemenangan Golkar picu ketidakpuasan mahasiswa dan masyarakat. Krisis moneter perburuk situasi, demonstrasi Mei 1998 tuntut Soeharto mundur. Pemilu jadi simbol kegagalan demokrasi terbatas.
Reformasi lahirkan KPU independen, multipartai, hak pilih langsung presiden. Pemilu 1999 tandai perubahan total.
Pemilu 1997 katalisator transisi demokrasi.
Warisan Pemilu 1997 dalam Sejarah Demokrasi Indonesia
Warisan Pemilu 1997 adalah pelajaran tentang bahaya pemilu terkendali yang erodasi legitimasi. Reformasi lahirkan KPU otonom, pengawasan Bawaslu, multipartai bebas. Prinsip Luber Jurdil jadi standar baru.
Di Papua Pegunungan, sejarah ini ingatkan pentingnya pemilu inklusif. Warisan kontras Orde Baru dengan demokrasi pasca-1998.
Pemilu 1997 benchmark kemajuan demokrasi kita.
Baca Juga: DP4 adalah Apa? Pengertian, Fungsi, dan Contohnya
