Berita Terkini

Wamena - Ketahanan nasional merupakan salah satu konsep kunci dalam ilmu kewarganegaraan dan kebijakan publik Indonesia, karena menjadi fondasi bagi kelangsungan hidup negara di tengah berbagai dinamika global dan domestik. Dalam literatur ketatanegaraan, ketahanan nasional dipahami sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) dari dalam maupun luar negeri. Konsep ini berlandaskan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara sebagai cara pandang geopolitik Indonesia.​

Di era demokrasi dan pemilu serentak seperti sekarang, ketahanan nasional tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi juga dari kualitas tata kelola politik, stabilitas sosial, dan keadilan ekonomi. Penyelenggaraan pemilu yang tertib, damai, dan terpercaya menjadi salah satu indikator penting bahwa ketahanan nasional di bidang politik dan keamanan berada dalam kondisi baik. Bagi daerah pemekaran baru seperti Papua Pegunungan, penguatan ketahanan nasional berarti memastikan bahwa proses politik berjalan inklusif dan adil, sehingga integrasi nasional tetap terjaga.​

Pengertian Ketahanan Nasional

Secara umum, ketahanan nasional dapat didefinisikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan keuletan, ketangguhan, serta kemampuan mengembangkan seluruh potensi nasional untuk menghadapi dan mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), baik yang datang dari luar maupun dari dalam, guna menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan nasional bukan keadaan statis, melainkan suatu proses berkelanjutan yang memerlukan pemeliharaan dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis.​

Dalam perspektif geostrategi Indonesia, ketahanan nasional mencakup upaya menyinergikan semua kekuatan bangsa—pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat—agar mampu merespons situasi krisis tanpa kehilangan jati diri dan tujuan nasional. Karena itu, ketahanan nasional tidak hanya bicara tentang pertahanan keamanan, tetapi juga menyangkut ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai satu kesatuan.​

Unsur-Unsur Utama Ketahanan Nasional

Kajian klasik tentang ketahanan nasional di Indonesia sering merujuk pada konsep “pancagatra” yang mencakup lima aspek utama: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam). Ketahanan ideologi berkaitan dengan kemampuan bangsa mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup, sehingga tidak mudah terpengaruh paham yang bertentangan seperti radikalisme atau separatisme. Ketahanan politik merujuk pada stabilitas sistem politik yang demokratis, responsif, dan berlandaskan supremasi hukum.​

Ketahanan ekonomi mencerminkan kemampuan perekonomian nasional untuk menyediakan kesejahteraan secara adil, mengurangi kesenjangan, dan tahan terhadap guncangan global. Ketahanan sosial budaya berkaitan dengan kohesi sosial, toleransi, serta kelestarian nilai budaya bangsa di tengah arus globalisasi. Sementara itu, ketahanan pertahanan dan keamanan menggambarkan kesiapan sistem keamanan nasional, baik militer maupun non-militer, untuk menghadapi ancaman yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara.​

Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, kualitas kepemimpinan nasional, efektivitas birokrasi, tingkat kesejahteraan, keadilan sosial, serta kuat-lemahnya rasa persatuan sangat menentukan tinggi rendahnya ketahanan nasional. Konflik horizontal, kesenjangan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum dapat menggerus daya tahan bangsa dari dalam.​

Secara eksternal, perubahan geopolitik kawasan, persaingan kekuatan besar, perkembangan teknologi informasi, serta arus globalisasi ekonomi dapat menjadi peluang sekaligus ancaman. Paparan informasi yang begitu cepat misalnya, dapat memperkuat partisipasi politik tetapi juga memicu polarisasi jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, strategi ketahanan nasional harus adaptif dan mampu mengintegrasikan aspek keamanan tradisional dengan keamanan non-tradisional seperti keamanan siber dan informasi.​

Kaitan Ketahanan Nasional dengan Demokrasi dan Pemilu

Demokrasi dan pemilu memiliki hubungan timbal-balik dengan ketahanan nasional. Di satu sisi, pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sehingga memperkuat legitimasi pemerintahan dan stabilitas politik. Di sisi lain, apabila pemilu diwarnai kecurangan, kekerasan, atau polarisasi ekstrem, maka yang terganggu bukan hanya proses politik, tetapi juga ketahanan nasional secara keseluruhan.​

Sejumlah kajian menekankan bahwa integritas pemilu adalah bagian integral dari ketahanan politik nasional, karena menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Nilai transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi benteng terhadap potensi konflik dan disintegrasi. Dengan demikian, pemilu yang dikelola dengan baik dapat menjadi instrumen penguatan bukan pelemahan ketahanan nasional.​

Peran KPU dalam Menjaga Stabilitas Politik

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik serta mendukung ketahanan nasional, terutama di bidang politik dan keamanan. Melalui penyelenggaraan pemilu yang profesional, independen, dan berintegritas, KPU membantu memastikan bahwa pergantian kekuasaan berlangsung secara damai dan konstitusional, bukan melalui kekerasan atau tekanan ekstra-konstitusional. Netralitas dan profesionalitas KPU menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.​

Selain itu, KPU berperan dalam meningkatkan literasi politik warga melalui pendidikan pemilih, sehingga masyarakat lebih tahan terhadap provokasi, ujaran kebencian, dan hoaks yang dapat memicu konflik. Kolaborasi KPU dengan Bawaslu, DKPP, aparat keamanan, dan masyarakat sipil juga merupakan bagian dari arsitektur ketahanan nasional di sektor pemilu, di mana setiap pihak memiliki peran dalam mencegah dan meredam potensi ketegangan politik.​

Ketahanan Nasional dalam Konteks Papua Pegunungan

Dalam konteks Papua Pegunungan dan provinsi-provinsi pemekaran baru di Tanah Papua, ketahanan nasional memperoleh makna yang sangat konkret. Kebijakan pemekaran di Papua dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat kehadiran negara di wilayah yang selama ini menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan keamanan. Namun, langkah ini juga membawa konsekuensi politik yang perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketegangan baru.​

Penyelenggaraan pemilu di Papua Pegunungan yang tertib dan inklusif menjadi bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara serta memperkuat integrasi nasional. Di wilayah dengan keragaman suku dan sejarah konflik, peran KPU daerah dalam memastikan partisipasi seluruh kelompok—termasuk masyarakat adat di daerah terpencil—sangat terkait dengan ketahanan sosial politik setempat. Dengan demikian, keberhasilan pemilu di Papua Pegunungan tidak hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga dari kontribusinya terhadap ketahanan nasional Indonesia secara menyeluruh.

Baca Juga: