Mengenal Juru Kampanye (Jurkam) dan Perannya dalam Pemilihan Umum
Apa Itu Jurkam dalam Pemilu?
Wamena - Juru kampanye atau biasa disebut jurkam adalah sosok yang cukup penting ketika masa kampanye pemilu tiba. Jurkam adalah orang-orang yang secara resmi ditunjuk oleh partai atau kandidat untuk berbicara di hadapan publik, menjelaskan visi, misi, dan program, serta membangun citra positif peserta pemilu. Nama-nama jurkam biasanya terdaftar di KPU sebagai tim resmi kampanye, sehingga semua aktivitasnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tugas dan Peran Juru Kampanye (Jurkam)
Tugas jurkam tidak sebatas bicara di atas panggung. Mereka harus mampu menyampaikan pesan kandidat dengan bahasa yang mudah dipahami, menjawab pertanyaan masyarakat, bahkan kadang harus menjelaskan isu hangat yang berkembang. Jurkam juga bertugas mengatur strategi penyampaian pesan, memotivasi relawan dan simpatisan, sampai ikut dalam diskusi publik atau debat atas nama kandidat yang diusung. Dalam praktiknya, jurkam bisa berasal dari kalangan politikus, tokoh masyarakat, selebritas, hingga akademisi, asalkan mereka terdaftar dan diakui secara resmi oleh penyelenggara pemilu.
Perbedaan Jurkam, Tim Sukses, dan Relawan Politik
Walau sama-sama terlibat dalam pemenangan kandidat, posisi jurkam, tim sukses, dan relawan itu beda. Jurkam fokus pada tugas komunikasi di ruang publik dan harus terverifikasi. Tim sukses atau tim pemenangan mencakup lebih banyak orang dalam satu struktur, mulai dari pengatur strategi, keuangan, logistik, dan relasi komunitas. Sementara relawan lebih cair, biasanya bergerak atas inisiatif sendiri, membantu kampanye tanpa syarat administrasi khusus dan lebih banyak di lapangan atau media sosial. Ketiganya saling menguatkan tapi punya peran serta tanggung jawab yang berbeda.
Aturan dan Larangan bagi Jurkam dalam Masa Kampanye
Semua jurkam diwajibkan mematuhi aturan yang ketat selama kampanye, termasuk:
- Tidak boleh berkampanye di tempat ibadah, fasilitas pemerintah, atau sekolah.
- Tidak boleh menyebar fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, atau SARA.
- Tidak boleh membagi-bagikan uang, sembako, atau bentuk lain dari politik uang.
- ASN, TNI, Polri, kepala desa, dan perangkat desa dilarang keras menjadi jurkam, bahkan sekadar tampil dalam acara kampanye pun tak boleh.
Sanksi bagi Pelanggaran yang Dilakukan Jurkam
Jika jurkam melanggar aturan, konsekuensinya bukan main-main. Ada sanksi administrasi dari KPU seperti pencoretan dari tim kampanye, sampai sanksi pidana jika terbukti melakukan pelanggaran berat seperti politik uang, kampanye hitam, atau keterlibatan aparatur negara. Selain itu, sanksi sosial pun seringkali muncul karena kepercayaan masyarakat bisa langsung menurun jika jurkam terlibat pelanggaran.
Melalui peran jurkam yang profesional dan patuh aturan, proses kampanye diharapkan bisa mendidik pemilih dan memastikan pemilu berjalan sehat, terbuka, serta memberi ruang adu gagasan yang bermartabat.
