Berita Terkini

Wamena - Lambang negara Indonesia berperan sebagai simbol resmi yang mencerminkan jati diri bangsa serta nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar negara. Simbol ini tidak hanya mewakili identitas nasional, tetapi juga mengandung pesan filosofis mendalam tentang persatuan dan keberagaman yang menjadi kekuatan utama rakyat Indonesia. Dalam kehidupan bernegara, lambang ini terus mengingatkan kita akan komitmen terhadap ideologi yang menyatukan berbagai suku dan agama di nusantara.​

Bagi Website KPU, pemahaman tentang lambang negara sangat esensial karena Garuda Pancasila melambangkan fondasi demokrasi yang dijalankan melalui pemilu, di mana setiap warga turut menjaga keutuhan bangsa melalui partisipasi yang bertanggung jawab. Lambang ini menjadi pengingat bahwa proses pemungutan suara harus mencerminkan semangat persatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Artikel ini mengupas pengertian, sejarah penetapan, unsur-unsur Garuda Pancasila, makna simbol-simbolnya, serta aturan penggunaan yang patut dihormati.​

Pengertian Lambang Negara Indonesia

Lambang negara Indonesia didefinisikan sebagai simbol visual resmi yang diakui secara konstitusional untuk mewakili kedaulatan dan identitas Republik Indonesia di forum nasional maupun internasional. Berbeda dengan bendera atau lagu kebangsaan, lambang ini dirancang dengan elemen-elemen spesifik yang sarat makna filosofis, mencerminkan karakter bangsa yang berdaulat dan beradab. Pengertian ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan turunannya yang mengatur penggunaannya secara ketat.​

Secara lebih luas, lambang negara berfungsi sebagai pengingat kolektif akan perjuangan kemerdekaan dan komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi negara yang tak tergantikan. Ia menjadi representasi visual dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana keberagaman justru menjadi sumber kekuatan nasional. Pengertian ini menegaskan bahwa lambang bukan sekadar gambar, melainkan warisan budaya yang hidup dalam praktik bernegara.​

Pada konteks modern, pengertian lambang negara juga mencakup peran edukatifnya dalam membentuk karakter warga negara yang loyal terhadap kesatuan Republik Indonesia.​

Sejarah Penetapan Lambang Negara Indonesia

Sejarah penetapan lambang negara dimulai pada era awal kemerdekaan, tepatnya saat para pendiri bangsa mencari simbol yang mampu menyatukan visi negara baru pasca-proklamasi 17 Agustus 1945. Pada 11 Februari 1950, melalui Sidang Kabinet Republik Indonesia, diputuskan bahwa burung Garuda akan dijadikan dasar desain lambang, terinspirasi dari mitologi Hindu-Buddha yang telah meresap dalam budaya nusantara sejak lama. Penetapan ini menjadi bagian dari upaya membangun identitas nasional yang kokoh.​

Proses desain melibatkan panitia khusus yang dipimpin oleh para seniman dan tokoh budaya, dengan finalisasi bentuk pada tahun 1950 setelah berbagai usulan dievaluasi. Presiden Soekarno menekankan bahwa lambang harus mencerminkan Pancasila, sehingga perisai dengan lima emblem ditambahkan untuk melambangkan sila-sila dasar negara. Sejarah ini menunjukkan bagaimana lambang lahir dari konsensus nasional di tengah tantangan pasca-kolonial.​

Pada 1964, melalui Peraturan Pemerintah, detail teknis lambang diresmikan, memastikan konsistensi penggunaan hingga kini sebagai bagian tak terpisahkan dari simbol kenegaraan.​

Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara

Garuda Pancasila dipilih sebagai lambang negara karena burung mitologi ini melambangkan kekuatan, keberanian, dan pengabdian mutlak kepada negara, sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang tangguh. Sebagai hewan tunggal yang mendominasi desain, Garuda digambarkan sedang terbang dengan sayap terbentang lebar, menandakan kedaulatan yang menyeluruh atas wilayah NKRI. Pilihan ini mencerminkan transisi dari simbol kerajaan kuno menjadi emblem republik modern.​

Dalam struktur keseluruhan, Garuda Pancasila terdiri dari burung Garuda yang memikul perisai Pancasila di dadanya, dengan pita bertuliskan semboyan nasional di cakarnya. Desain ini disempurnakan untuk menghindari kesan agresif, justru menekankan sikap waspada namun damai. Garuda Pancasila menjadi lambang negara yang unik karena mengintegrasikan elemen mitologi dengan nilai kontemporer Pancasila.​

Hingga hari ini, Garuda Pancasila tetap menjadi pusat berbagai upacara kenegaraan, memperkuat rasa bangga nasional di setiap generasi.​

Makna Burung Garuda dalam Lambang Negara

Burung Garuda melambangkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berdaulat, di mana postur kekar dan tatapan tajamnya menunjukkan kewaspadaan terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Dalam mitologi, Garuda dikenal sebagai pengangkut para dewa, sehingga secara filosofis ia merepresentasikan peran rakyat sebagai penopang negara yang kokoh. Makna ini menekankan bahwa kekuatan bangsa berasal dari gotong royong seluruh elemen masyarakat.​

Selain itu, Garuda melambangkan semangat kemerdekaan yang lahir dari perjuangan berdarah, di mana sayapnya yang kuat melindungi kebhinekaan dari ancaman eksternal maupun internal. Makna filosofisnya juga mencakup sifat adil dan bijaksana, sebagaimana Garuda yang selalu berpihak pada kebenaran dalam cerita rakyat. Elemen ini membuat lambang tidak hanya indah secara visual, tapi sarat hikmah.​

Makna burung Garuda terus relevan dalam menjaga integritas NKRI, terutama di tengah dinamika politik kontemporer.​

Makna Perisai dan Lima Lambang Pancasila

Perisai di dada Garuda melambangkan ketertiban dan hukum yang melindungi Pancasila sebagai jantung negara, dengan bentuknya yang kokoh menandakan pertahanan ideologi dari penyimpangan. Lima lambang di dalam perisai masing-masing merepresentasikan sila Pancasila: bintang untuk sila pertama, rantai untuk sila kedua, pohon beringin untuk sila ketiga, kepala banteng untuk sila keempat, dan padi serta kapas untuk sila kelima. Susunan ini mencerminkan harmoni antar nilai dasar negara.​

Setiap lambang memiliki makna spesifik yang saling terkait, seperti bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai puncak segala sila. Perisai hitam dengan pinggiran emas menekankan warna kekuatan dan kemuliaan, sementara posisinya di dada Garuda menunjukkan prioritas utama ideologi dalam bernegara. Makna ini dirancang agar mudah dihafal oleh rakyat sebagai pengingat harian.​

Secara keseluruhan, perisai dan lambang Pancasila menjadi inti lambang negara yang mengikat komitmen bangsa terhadap fondasi konstitusionalnya.​

Makna Warna dan Jumlah Bulu Garuda

Warna dasar lambang didominasi emas yang melambangkan kemuliaan dan keagungan, sementara hitam pada perisai menandakan alam semesta yang luas sebagai rumah bangsa Indonesia. Emas juga merepresentasikan kekayaan alam dan spiritual yang dimiliki negeri ini. Pemilihan warna ini disesuaikan dengan prinsip estetika nasional yang sederhana namun bermakna dalam.​

Jumlah bulu Garuda diatur secara presisi: 45 di setiap sayap, 45 di ekor, 33 di leher, 8 di kaki bagian bawah, 17 di cakar atas, dan 7 di cakar bawah, yang secara total membentuk angka-angka bersejarah seperti 17 Agustus 1945, 8 lambang Pancasila termasuk perisai, serta 45 sebagai jumlah sila dalam Piagam Jakarta. Ketepatan ini bukan kebetulan, melainkan simbolisme numerik yang mengenang tonggak kemerdekaan. Makna jumlah bulu memperkaya dimensi numerologis lambang.​

Warna dan jumlah bulu ini wajib dijaga dalam setiap reproduksi untuk menjaga keaslian makna filosofisnya.​

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam Lambang Negara

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terukir di pita mulut Garuda berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu jua", melambangkan persatuan dalam kebhinekaan yang menjadi jiwa bangsa Indonesia. Asalnya dari kitab Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular abad ke-14, semboyan ini diadopsi pada Kongres Pemuda II tahun 1928 dan diperkuat dalam lambang negara untuk menekankan toleransi antaragama dan suku. Posisi di mulut Garuda menandakan bahwa persatuan diucapkan dan diamalkan oleh seluruh rakyat.​

Makna semboyan ini krusial dalam menjaga NKRI dari ancaman separatisme, di mana perbedaan budaya dipandang sebagai aset bukan beban. Dalam konteks Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika menjadi pengikat sila ketiga persatuan Indonesia dengan sila pertama ketuhanan yang universal. Semboyan ini terus digaungkan dalam setiap perayaan kenegaraan.​

Pada era demokrasi, semboyan ini mengajak warga untuk bersatu di balik hasil pemilu demi kemajuan bersama.​

Penggunaan dan Penghormatan terhadap Lambang Negara

Penggunaan lambang negara diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang melarang modifikasi atau penyalahgunaan untuk kepentingan komersial atau politik pribadi, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Lambang boleh digunakan di gedung resmi, dokumen kenegaraan, dan acara upacara, selalu ditempatkan di posisi terhormat di sebelah kanan bendera Merah Putih. Aturan ini memastikan martabat lambang tetap terjaga.​

Penghormatan terhadap lambang dilakukan melalui pendidikan formal dan sosialisasi KPU dalam konteks kewarganegaraan, agar generasi muda memahami maknanya sebagai simbol loyalitas negara. Saat pemilu, lambang sering muncul di surat suara dan materi kampanye resmi untuk mengingatkan integritas proses demokrasi. Penghormatan ini mencakup larangan menyentuh atau menginjak gambar lambang.​

Dengan disiplin bersama, penghormatan ini memperkuat rasa nasionalisme dan kesadaran konstitusional di masyarakat.​

Baca Juga: