Berita Terkini

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen memperkuat pembangunan dan kemitraan strategis dengan daerah khususnya di wilayah Papua Pegunungan melalui percepatan program infrastruktur dan kesejahteraan.   Wamena - Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan Papua Pegunungan yang memiliki tantangan geografis dan kebutuhan khusus. Salah satu indikator nyata dari komitmen tersebut adalah instruksi pembangunan 2.200 unit rumah layak huni bagi masyarakat di delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Bantuan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dan dilaksanakan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) bersama pemerintah daerah setempat. Baca Juga : Sidalih, Wujud Transparansi dan Akurasi Data Pemilih di Era Digital Dalam pernyataannya, Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan bahwa program tersebut bukan sekadar usulan rutin, namun merupakan instruksi langsung presiden kepada kementerian terkait. Program ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas, kualitas pelayanan publik maupun kualitas hunian bagi masyarakat di wilayah pegunungan yang selama ini menghadapi kendala alam dan akses. Selain itu, Presiden Prabowo juga mendorong sinergi antar-pemerintah pusat dan daerah melalui pembentukan dan pemanfaatan komite atau mekanisme percepatan pembangunan khusus di Papua, dengan harapan mempercepat realisasi pembangunan dan meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasi. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua Pegunungan oleh Presiden Prabowo pada April 2025 pun menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang disinergikan antara pusat dan daerah. Kaitan dengan Peran KPU Dalam konteks pelaksanaan demokrasi dan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, stabilitas pemerintahan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan merupakan faktor penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi partisipasi pemilih dan kelancaran penyelenggaraan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur dan sinergi pusat-daerah di kawasan Pegunungan Papua, peluang untuk meningkatnya akses pemilih, penyelenggaraan logistik pemilu yang lebih baik, serta hubungan kepercayaan antara masyarakat dan lembaga demokrasi dapat ikut terdukung. Tantangan dan Harapan Meskipun ada kemajuan signifikan, wilayah Papua Pegunungan tetap menghadapi tantangan serius seperti kondisi geografis sulit, keterbatasan infrastruktur, dan perlunya adaptasi budaya lokal. Penekanan Presiden pada “mendengarkan aspirasi daerah” dan “menjunjung nilai budaya lokal” menjadi landasan penting agar pembangunan bukan hanya fisik, namun juga berkelanjutan dan berpihak pada warga setempat. KPU bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah diharapkan terus menjalin koordinasi, menjaga transparansi proses, dan memperkuat pendidikan pemilih agar manfaat pembangunan dan demokrasi dapat dirasakan oleh masyarakat hingga pelosok pegunungan. Penutup Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menandai fase yang menuntut kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga demokrasi seperti KPU untuk memastikan bahwa pembangunan dan pemilu berjalan selaras. Bagi wilayah Pegunungan Papua, sinergi ini membuka peluang baru untuk kesejahteraan yang lebih inklusif dan partisipasi demokrasi yang semakin luas. Kami berharap agar seluruh proses pengembangan pembangunan dan demokrasi di Provinsi Papua Pegunungan dapat berjalan dengan adil, transparan, dan menghormati kearifan lokal—sebagai bagian dari komitmen bersama menuju Indonesia yang maju dan bersatu.

Wamena - KPU terus melakukan inovasi dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang akurat dan transparan, salah satunya melalui penerapan Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). Aplikasi ini menjadi sarana penting dalam proses pengelolaan data pemilih secara terintegrasi, mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat. Dengan adanya Sidalih, proses pembaruan data pemilih kini semakin cepat, akurat, dan mudah diakses. Baca Juga : Syarat, Tugas, dan Gaji KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Melalui Sidalih, petugas KPU di seluruh Indonesia dapat memastikan bahwa data pemilih yang digunakan dalam setiap tahapan pemilu benar-benar valid dan mutakhir. Sistem ini meminimalisir potensi kesalahan seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, maupun ketidaksesuaian identitas. Kinerja ini menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. KPU Kabupaten Lanny Jaya juga turut aktif menggunakan Sidalih dalam rangka memastikan seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dapat terdaftar dengan baik. Setiap proses pemutakhiran data dilakukan dengan teliti dan melibatkan koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta pihak terkait lainnya. Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan daftar pemilih yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan hadirnya Sidalih, KPU berkomitmen mewujudkan pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Teknologi ini tidak hanya mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam memastikan hak pilihnya terpenuhi. KPU Lanny Jaya terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya data pemilih melalui sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki peran vital dalam memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Wamena - Dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sangatlah penting. Mereka merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemungutan suara di tingkat paling bawah, yakni di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Melalui kinerja KPPS, suara rakyat dapat tersalurkan dengan baik dan hasil pemilu dapat berjalan secara transparan serta akuntabel. Baca Juga : Memahami Perbedaan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Syarat Menjadi Anggota KPPS Berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), calon anggota KPPS harus memenuhi sejumlah syarat administratif dan etika, di antaranya: Warga Negara Indonesia (WNI). Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat penetapan. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak menjadi anggota partai politik atau tidak memiliki hubungan politik dengan partai manapun. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara. Syarat ini diterapkan agar anggota KPPS dapat menjalankan tugas secara profesional, independen, dan netral dari pengaruh kepentingan politik. Tugas dan Wewenang KPPS KPPS bertanggung jawab atas seluruh proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Adapun tugas utama KPPS meliputi: Mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) di TPS. Melaksanakan pemungutan suara sesuai jadwal yang ditetapkan KPU. Memberikan surat suara kepada pemilih yang terdaftar dan memastikan kerahasiaan pilihan. Melaksanakan penghitungan suara secara terbuka di TPS. Membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Menyerahkan hasil penghitungan suara ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS). Menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemungutan suara berlangsung. Selain itu, KPPS juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pemilih, terutama pemilih lansia, penyandang disabilitas, dan pemilih yang membutuhkan bantuan khusus. Gaji dan Insentif Anggota KPPS KPU telah menetapkan besaran honorarium (gaji) bagi anggota KPPS sebagai bentuk apresiasi atas tugas dan tanggung jawab mereka selama tahapan Pemilu. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022, berikut besaran honor untuk KPPS Pemilu 2024 (dan acuan untuk Pemilu selanjutnya): Ketua KPPS: Rp1.200.000,- Anggota KPPS: Rp1.100.000,- Petugas Ketertiban TPS (Linmas): Rp700.000,- Besaran ini disesuaikan dengan beban kerja yang tinggi selama masa persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara di hari pemungutan suara. Selain honor, KPPS juga mendapatkan jaminan perlindungan kerja berupa asuransi kecelakaan dan kematian selama bertugas. Peran Strategis KPPS dalam Demokrasi Sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu, KPPS berperan langsung dalam menjamin suara rakyat tersalurkan dengan aman dan benar. Integritas dan profesionalitas petugas KPPS menentukan kualitas hasil pemilu di setiap TPS. KPU terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif mendaftar sebagai anggota KPPS, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga demokrasi Indonesia. Dengan semangat kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, KPPS menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan terpercaya. Kinerja KPPS yang profesional menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan Pemilu di tingkat nasional maupun daerah. Melalui rekrutmen yang selektif, pelatihan yang memadai, serta dukungan masyarakat, KPU optimistis bahwa penyelenggaraan Pemilu mendatang dapat berlangsung lancar, aman, dan demokratis.

Wamena - Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Untuk menjaga hal tersebut, setiap ASN wajib mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Baca Juga : Debat Publik Presiden : Wadah Edukasi Politik dan Peningkatan Kualitas Demokrasi Makna dan Tujuan Kode Etik ASN Kode etik ASN merupakan pedoman moral dan perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh setiap aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik ini bertujuan untuk: Menjaga martabat dan kehormatan ASN sebagai pelayan publik; Mencegah terjadinya pelanggaran moral dan penyalahgunaan jabatan; Membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, dan profesionalitas. Dengan berpegang pada nilai dasar “Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti-Korupsi”, ASN diharapkan menjadi teladan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip-Prinsip Etika ASN Dalam menjalankan tugasnya, ASN wajib: Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah yang sah; Menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan tanggung jawab; Mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan; Bersikap adil, sopan, dan menghormati hak asasi manusia; Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat strategis. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan moral dalam setiap tindakan ASN, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Penegakan Kode Etik Penegakan kode etik ASN dilakukan oleh Majelis Kode Etik ASN, yang dibentuk di setiap instansi pemerintah. Lembaga ini bertugas menerima laporan dugaan pelanggaran, melakukan pemeriksaan, serta memberikan rekomendasi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku — mulai dari teguran hingga pemberhentian. Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya memastikan ASN tetap profesional, netral, dan bebas dari konflik kepentingan, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu dan kegiatan pelayanan publik lainnya. Kepatuhan terhadap kode etik bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan wujud komitmen ASN dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan menegakkan nilai-nilai etika dan integritas, ASN diharapkan mampu menjadi motor penggerak birokrasi yang melayani, bersih, dan berdaya saing tinggi.

Wamena - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lanny Jaya melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh KPU. Pelaksanaan survei melibatkan berbagai responden yang pernah menerima layanan langsung dari KPU. Baca Juga : Syarat, Tugas, dan Gaji KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Aspek yang dinilai meliputi kecepatan pelayanan, ketepatan waktu, keramahan petugas, serta kemudahan dalam memperoleh informasi. Temuan ini menjadi bukti bahwa KPU Lanny Jaya terus berupaya meningkatkan mutu dan profesionalitas dalam setiap layanan. Ketua KPU Lanny Jaya menyampaikan bahwa pelaksanaan SKM merupakan wujud komitmen lembaga dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui survei ini, KPU dapat mengetahui kekurangan dan segera melakukan perbaikan untuk pelayanan yang lebih baik. KPU juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan demi peningkatan kualitas layanan ke depan. Dengan adanya SKM, KPU Lanny Jaya berharap pelayanan publik dapat semakin efektif dan memenuhi harapan masyarakat. Hasil survei ini akan menjadi dasar bagi KPU dalam menyusun langkah strategis peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas.

Wamena - Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut demokrasi konstitusional, kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga cabang utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda namun saling berhubungan, untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dua lembaga yang paling sering menjadi perhatian publik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan adalah lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Meskipun keduanya sama-sama menjalankan fungsi pemerintahan, peran dan wewenangnya memiliki perbedaan mendasar. Baca Juga : Sistem Noken: Cerminan Demokrasi Khas Papua dalam Penyelenggaraan Pemilu Lembaga Eksekutif: Pelaksana Kebijakan Pemerintah Lembaga eksekutif adalah cabang kekuasaan yang bertugas menjalankan dan menegakkan hukum serta kebijakan publik. Dalam konteks nasional, lembaga ini dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, didampingi oleh Wakil Presiden dan para Menteri yang tergabung dalam kabinet. Di tingkat daerah, fungsi eksekutif dijalankan oleh Gubernur, Bupati, atau Wali Kota bersama perangkat pemerintah daerahnya. Tugas utama lembaga eksekutif meliputi: Melaksanakan undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif. Menyusun dan menjalankan kebijakan publik. Mengelola administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain (di tingkat nasional). Dengan kata lain, lembaga eksekutif adalah pelaksana dari seluruh keputusan dan kebijakan yang telah dirumuskan melalui mekanisme politik dan hukum. Lembaga Legislatif: Pembuat Undang-Undang dan Pengawas Pemerintah Berbeda dengan eksekutif, lembaga legislatif berperan sebagai pembuat undang-undang, penyusun anggaran, dan pengawas jalannya pemerintahan. Di tingkat pusat, lembaga ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bekerja sama dengan pemerintah (eksekutif) dalam menyusun kebijakan. Sedangkan di tingkat daerah, fungsi legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota. Fungsi utama lembaga legislatif antara lain: Membentuk dan membahas rancangan undang-undang bersama pemerintah. Menyusun serta menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar sesuai dengan peraturan dan kepentingan rakyat. Melalui fungsi pengawasan inilah, legislatif memastikan agar kebijakan pemerintah berjalan sesuai konstitusi dan tidak menyimpang dari aspirasi masyarakat. Hubungan Antara Eksekutif dan Legislatif Kedua lembaga ini memiliki hubungan saling melengkapi dan mengawasi dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia. Lembaga eksekutif tidak dapat berjalan tanpa dasar hukum yang dibuat oleh legislatif, sementara lembaga legislatif membutuhkan eksekutif untuk menerapkan undang-undang agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Prinsip “check and balance” menjadi dasar hubungan keduanya, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak. Dengan adanya keseimbangan ini, roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, demokratis, dan berpihak kepada rakyat. Peran KPU dalam Konteks Demokrasi dan Kelembagaan Dalam konteks penyelenggaraan demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa lembaga eksekutif dan legislatif terbentuk melalui proses pemilu yang jujur, adil, dan transparan. KPU menjadi jembatan antara rakyat dan lembaga negara melalui penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pemilihan Kepala Daerah. Melalui pemilu yang berkualitas, diharapkan terpilih para pemimpin dan wakil rakyat yang mampu menjalankan fungsinya secara optimal demi kemajuan bangsa. Memahami perbedaan antara lembaga eksekutif dan legislatif menjadi penting bagi masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik. Dengan pemahaman tersebut, publik dapat lebih bijak dalam menggunakan hak pilih dan turut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Sebagaimana semangat demokrasi Indonesia, keseimbangan antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci terciptanya pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.