Berita Terkini

Wamena - Supremasi sipil adalah prinsip utama dalam negara demokratis yang menempatkan kekuasaan politik di tangan pemimpin sipil yang dipilih melalui mekanisme demokrasi. Dalam konteks ini, pemerintah sipil memiliki otoritas tertinggi atas kebijakan negara, termasuk atas militer. Hal ini berarti bahwa angkatan bersenjata harus tunduk pada keputusan civil dan tidak memiliki otonomi mengambil alih fungsi politik. Supremasi sipil memastikan pemisahan jelas antara kekuasaan sipil dan militer, menjaga agar demokrasi tetap berjalan sehat dan berimbang. Di Indonesia, supremasi sipil merupakan agenda vital pasca-Orde Baru dengan tujuan meminimalisasi keterlibatan militer dalam politik praktis, sekaligus menjaga stabilitas politik dan demokrasi. Prinsip ini juga menjamin bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan oleh kekuatan militer, melainkan dikendalikan oleh pejabat sipil yang dipilih rakyat melalui jalur demokrasi formal.​   Perbedaan Supremasi Sipil dan Supremasi Militer Supremasi sipil menegaskan bahwa pemimpin sipil memegang kendali atas kebijakan negara dan militer tunduk pada pemerintahannya. Sebaliknya, supremasi militer terjadi ketika militer atau institusi bersenjata memegang kendali utama dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami dominasi militer yang cukup kuat dalam pemerintahan, namun setelah reformasi, terjadi pergeseran menuju supremasi sipil yang lebih dominan. Perbedaan ini sangat penting karena supremasi sipil mendukung prinsip demokrasi dan akuntabilitas pemerintah sementara supremasi militer cenderung mengarah pada kekuasaan yang otoriter dan kurang transparan. Supremasi sipil juga memastikan militer fokus pada tugas pokoknya yaitu menjaga keamanan dan pertahanan, bukan mengontrol kebijakan politik.​   Peran Supremasi Sipil dalam Sistem Demokrasi Dalam sistem demokrasi, supremasi sipil berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan warga. Dengan menempatkan pemerintah dipilih rakyat sebagai pengendali tertinggi, sistem ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat militer atau kelompok tertentu. Supremasi sipil juga memastikan lembaga-lembaga seperti parlemen dan peradilan berfungsi secara independen dan akuntabel. Supremasi sipil menjadi fondasi yang menguatkan prinsip kebebasan berpendapat, partisipasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan supremasi sipil yang kuat, demokrasi dapat berjalan dengan sehat, transparan, dan inklusif sesuai dengan cita-cita bangsa.​   Mengapa Supremasi Sipil Penting bagi Pemerintahan Modern? Pemerintahan modern yang demokratis sangat bergantung pada supremasi sipil karena memastikan bahwa kebijakan strategis diambil oleh pemimpin yang memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Dengan begitu, kebijakan akan mencerminkan kehendak masyarakat secara luas dan terhindar dari dominasi kelompok militer atau otoriter. Selain itu, supremasi sipil penting untuk menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika militer tetap profesional dan netral, fokus keamanan negara dapat terjaga, sementara pemerintah sipil dapat berkonsentrasi ke arah pembangunan dan penguatan demokrasi.​   Supremasi Sipil dan Netralitas Militer dalam Pemilu Dalam konteks pemilu, supremasi sipil menjamin bahwa TNI dan Polri tetap netral, tidak memihak kepada pihak atau kandidat tertentu. Netralitas ini semakin penting agar proses pemilu berjalan jujur, adil, dan bebas dari intervensi kekuatan bersenjata. Supremasi sipil yang ditegakkan membantu menjaga ketertiban dan keamanan selama pemilu dengan tetap memberikan ruang kepada lembaga-lembaga sipil untuk mengawasi dan mengatur jalannya proses demokrasi.​   Tantangan Mewujudkan Supremasi Sipil di Indonesia Mewujudkan supremasi sipil di Indonesia tidak lepas dari tantangan, antara lain masih adanya resistensi dari kelompok militer yang ingin mempengaruhi politik, serta kelemahan koordinasi antara lembaga sipil dan militer. Kesenjangan kepercayaan antara sipil dan militer juga menjadi kendala dalam konsolidasi supremasi sipil. Penguatan institusi sipil, pendidikan politik bagi masyarakat, serta pelibatan aktif semua elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini dan memajukan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan sehat.​   Contoh Implementasi Supremasi Sipil Contoh nyata supremasi sipil di Indonesia adalah reformasi TNI yang memisahkan fungsi militer dan politik, sehingga TNI fokus pada tugas pertahanan negara. Selain itu, peran aktif lembaga legislatif dan peradilan dalam mengawasi kebijakan militer dan pertahanan menunjukkan kerja supremasi sipil yang sehat. Penerapan supremasi sipil juga terlihat dari pengawasan ketat terhadap anggaran pertahanan dan pemilu yang berjalan bebas tanpa intervensi militer, menandai kemajuan negara demokrasi yang matang.​   Menguatkan Supremasi Sipil demi Demokrasi yang Berkelanjutan Menguatkan supremasi sipil sangat penting bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan pengawasan publik terhadap kebijakan militer, pendidikan politik yang komprehensif, serta penguatan lembaga sipil agar lebih mandiri dan akuntabel. Dengan supremasi sipil yang kokoh, demokrasi di Indonesia bisa berjalan stabil, pemerintahan yang bersih dan transparan dapat tercapai, serta hak dan kebebasan warga negara dilindungi secara penuh.​   Baca Juga:  Apa Itu Supremasi Hukum?

Wamena - Supremasi hukum adalah prinsip mendasar yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, supremasi hukum menegaskan bahwa semua warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk dan mematuhi hukum tanpa terkecuali. Hukum menjadi panglima tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan, memastikan terwujudnya keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Oleh karena itu, supremasi hukum adalah landasan penting bagi stabilitas politik dan sosial di negara demokrasi seperti Indonesia.​ Supremasi hukum juga menunjukkan bahwa tidak ada pihak, termasuk pemegang kekuasaan, manapun yang boleh berada di atas hukum. Konsep ini mengandung jaminan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat, pembagian kekuasaan yang adil dan konsisten, serta kontrol sosial yang transparan untuk menjaga kepercayaan publik pada sistem hukum dan demokrasi.   Prinsip-Prinsip Supremasi Hukum Ada beberapa prinsip utama yang mendasari supremasi hukum. Pertama adalah kedudukan setara di hadapan hukum (equality before the law), di mana setiap warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Kedua adalah asas legalitas (due process of law) yang menuntut setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan transparan. Prinsip pembatasan kekuasaan memastikan bahwa tidak ada kekuasaan absolut, sehingga kekuasaan didistribusikan secara adil. Selain itu, independensi lembaga peradilan adalah prinsip kunci agar hakim dapat memutus perkara secara bebas tanpa pengaruh pihak manapun. Transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum juga menjadi komponen penting menjadikan hukum sebagai pilar utama demokrasi.   Mengapa Supremasi Hukum Penting dalam Demokrasi? Dalam sistem demokrasi, supremasi hukum menjadi mekanisme utama agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan politik dan kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah dan dihormati oleh seluruh elemen bangsa. Supremasi hukum juga melindungi hak asasi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil. Selain itu, penegakan supremasi hukum meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan menumbuhkan budaya hukum yang sehat dan berkelanjutan. Negara yang berlandaskan supremasi hukum akan mampu menjaga demokrasi tetap berjalan dengan baik dan stabilitas nasional terjaga.   Supremasi Hukum dan Penyelenggaraan Pemilu Supremasi hukum sangat berperan dalam menjamin pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Semua proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, pelaksanaan, hingga penghitungan suara harus berlandaskan hukum yang ada. Lembaga pengawas dan pengadilan perdata pemilu bekerja untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum dapat ditindak secara tegas. Dengan supremasi hukum, hak suara rakyat terjamin dan hasil pemilu menjadi sah secara hukum sehingga memperkuat legitimasi pemerintah hasil pemilu. Hal ini juga menegaskan kesetaraan peserta pemilu, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.   Tantangan Supremasi Hukum di Indonesia Meski sudah menjadi pilar bangsa, supremasi hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela, penegakan hukum yang belum merata dan kadang tumpul ke atas serta tajam ke bawah, serta politisasi hukum yang mengancam netralitas lembaga peradilan. Kesenjangan akses dan literasi hukum masyarakat juga menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan sosial. Tantangan-tantangan ini menuntut peran aktif semua pemangku kepentingan, terutama aparat penegak hukum dan masyarakat, untuk terus memperbaiki sistem hukum. Transparansi, akuntabilitas, serta pendidikan hukum menjadi kunci agar supremasi hukum benar-benar terwujud dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.   Contoh Implementasi Supremasi Hukum Beberapa contoh implementasi supremasi hukum di Indonesia termasuk penerapan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengakhiri sengketa hasil pemilu, penegakan hukum terhadap kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan perlindungan hak asasi manusia melalui lembaga pengadilan. Upaya reformasi hukum juga terus dilakukan melalui pembaruan undang-undang dan peningkatan kapasitas lembaga hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, keberhasilan supremasi hukum juga tercermin dalam penegakan aturan lalu lintas, penyelesaian sengketa bisnis secara hukum, serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum.   Supremasi hukum adalah fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan keadilan di Indonesia. Dengan terus memperbaiki sistem hukum dan mengatasi tantangan yang ada, negara dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Negara hukum yang kuat menjamin bahwa setiap individu dan institusi bertanggung jawab sesuai aturan dan tidak ada yang kebal hukum. Penguatan supremasi hukum membutuhkan komitmen kolektif dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan seluruh masyarakat agar demokrasi berjalan sehat dan negara berjalan stabil. Dengan begitu, masa depan Indonesia yang lebih baik dan berdaulat akan tercapai. Baca Juga: 

Wamena - Jajaran Pimpinan dan Staff KPU Kabupaten Lanny Jaya Turut Serta dalam Kegiatan KORPRI KPU PEDULI: Kunjungan Kasih ke Panti Asuhan dalam Rangka HUT KORPRI ke-54 Pada hari Senin, 17 November 2025, jajaran pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lanny Jaya berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial KORPRI KPU PEDULI, berupa kunjungan kasih ke panti asuhan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-54. Kegiatan kemanusiaan ini menjadi bagian dari serangkaian acara peringatan yang mengedepankan semangat solidaritas dan kepedulian sosial anggota KORPRI. Kunjungan dilaksanakan di Panti Asuhan Yahocap dan dilanjutkan di Panti Asuhan Izinmo, dua tempat yang menjadi fokus perhatian kegiatan sosial tersebut. Dalam kunjungan ini, seluruh jajaran pimpinan dan staf sekretariat KPU se-Provinsi Papua Pegunungan turut serta memperlihatkan kehangatan dan kepedulian dengan memberikan bingkisan berupa kebutuhan pokok serta santunan kepada anak-anak yatim/piatu yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya menguatkan tali persaudaraan dan semangat kebersamaan di antara seluruh anggota KPU, tetapi juga mencerminkan komitmen nyata KORPRI dalam memberikan kontribusi sosial yang positif kepada masyarakat, khususnya mereka yang kurang beruntung. Dengan terlaksananya kunjungan kasih ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi anak-anak panti asuhan, serta menginspirasi semangat pengabdian seluruh ASN untuk terus peduli dan berperan aktif dalam pembangunan sosial di lingkungan sekitarnya. kegiatan ini sekaligus memperkuat jalinan sinergi antara anggota KPU di Papua Pegunungan dalam mendorong nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. Melalui program KORPRI KPU PEDULI ini, KPU Kabupaten Lanny Jaya dan segenap jajaran KPU Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan wujud kepedulian sosial yang nyata dalam merayakan momentum HUT KORPRI ke-54 dengan penuh kasih dan kebersamaan. Baca Juga: Upacara dan Ziarah Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan

Wamena - Jajaran Pimpinan dan Staff KPU Kabupaten Lanny Jaya Turut Serta dalam Upacara dan Ziarah Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Wamena Pada hari Senin, 17 November 2025, jajaran pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lanny Jaya ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara dan ziarah dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Acara tersebut dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Wamena sebagai penghormatan kepada jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Kegiatan upacara dan ziarah ini diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan dan staf sekretariat KPU se-Provinsi Papua Pegunungan, menegaskan rasa hormat dan kebersamaan dalam mengenang perjuangan para pahlawan yang telah berjasa besar bagi kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya mengenang sejarah dan jasa para pahlawan, tetapi juga memperkuat semangat nasionalisme dan pengabdian dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Upacara dan ziarah hari pahlawan di Taman Makam Pahlawan Wamena menjadi momentum penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkokoh persatuan bangsa. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen KPU dan seluruh ASN di Papua Pegunungan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah dan negara sesuai nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan oleh para pendahulu bangsa. Baca Juga: Donor Darah HUT Korpri ke-54

Wamena - Jajaran Pimpinan dan Staff KPU Kabupaten Lanny Jaya Turut Serta dalam Kegiatan Donor Darah HUT Korpri ke-54 di Papua Pegunungan Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54, jajaran pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lanny Jaya aktif berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan sosial kemanusiaan ini menjadi momen penting untuk menunjukkan solidaritas dan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Pelaksanaan donor darah berlangsung pada hari Senin, 17 November 2025, di Aula KPU Provinsi Papua Pegunungan, yang dihadiri oleh para peserta yang mendaftar untuk menyumbangkan darahnya. Dari total 61 orang yang terdaftar, sebanyak 50 orang berhasil melakukan donor darah. Antusiasme tinggi ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung ketersediaan stok darah yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Kegiatan donor darah ini tidak hanya sebagai wujud sosial, tetapi juga bagian dari rangkaian acara memperingati HUT Korpri ke-54 yang mengusung semangat kebersamaan dan pengabdian aparatur sipil negara. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Lanny Jaya dan KPU Provinsi Papua Pegunungan berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu sesama dan memperkuat solidaritas antarpegawai pemerintahan. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan para ASN dapat terus menunjukkan kepedulian sosial dan memberikan contoh positif bagi masyarakat luas, sekaligus menjaga kesehatan diri untuk terus berkontribusi dalam pelayanan publik. Kegiatan donor darah ini menjadi bukti nyata rasa persatuan dan dukungan anggota KPU di wilayah Papua Pegunungan dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Korpri yang penuh makna dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wamena – Sekretaris KPU Kabupaten Lanny Jaya, Eribur Kogoya memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional yang diikuti para jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) bertempat di kantor perwakilan KPU Kabupaten Lanny Jaya di Wamena. Apel Hari Kesadaran Nasional merupakan upacara bendera rutin yang dilaksanakan pada tanggal 17 sertiap bulannya, sebagai momentum untuk para ASN memantapkan kualitas pengabdian serta pelayanan terhadap masyarakat. Pelaksanaan Apel Kesadaran Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Apratur Sipil Negara terhadap tanggungjawab sebagai warga negara. Upacara Kesadaran Nasional sendiri ditetapkan okeh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Desember 1981 dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Indonesia Nomor 14. Dalam instruksi Presiden Indonesia Nomor 14 Tahun 1981 tersebut, dijelaskan bahwa Apel Kesadaran Nasional diadakan dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kesadaran nasional, tanggungjawab, dan disiplin untuk pegawai negeri. Maka dari itu, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Apel Bendera Merah Putih setiap tanggal 17 di semua instansi pemerintah. Lebih lanjut, Sekretaris KPU Kabupaten Lanny Jaya Eribur Kogoya menyampaikan momentum Apel Kesadaran Nasional sebagai ajang untuk refleksi diri sebagai sebuah instansi atau institusi pemerintahb untuk selalu meningkatkan kapasitas dan integritas agar selalu mengedepankan kedisiplinan dan selalu menjunjung tinggi etika profesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan mengedepankan nilai-nilai moral dan akhlak.