Berita Terkini

Jenis Rumah Adat Papua Papua memiliki beragam jenis rumah adat yang berbeda antar suku. Di antara yang paling dikenal adalah: Rumah Honai Berbentuk kubah melingkar dan beratap jerami tebal, Honai merupakan rumah tradisional Suku Dani yang dikhususkan untuk laki-laki dewasa. Rumah Ebei (untuk perempuan) dan rumah Hunila (untuk dapur umum) juga lazim ada dalam kompleks perumahan suku Dani. Honai mencerminkan filosofi kebersamaan dan kesatuan keluarga Papua di lingkungan pedalaman yang dingin dan berkabut.​ Rumah Kariwari Rumah adat Suku Tobati-Enggros di pesisir Jayapura ini berbentuk limas segi delapan bertingkat. Atap segi delapan dipercaya memperkuat rumah dari cuaca ekstrem dan melambangkan hubungan manusia dengan leluhur. Rumah Kariwari digunakan untuk pendidikan dan ibadah, bukan tempat tinggal sehari-hari, sehingga dianggap sakral.​ Rumah Rumsram Milik Suku Biak Numfor, rumah persegi panjang dengan atap menyerupai perahu terbalik. Digunakan sebagai tempat belajar khusus lelaki, dan bangunan serta atapnya menggambarkan karakter pelaut Biak Numfor.​ Rumah Pohon Suku Korowai membangun rumah di ketinggian 15–50 meter di atas pohon untuk menghindari gangguan hewan buas dan roh jahat yang disebut Laleo. Rumah ini memperlihatkan kearifan lokal dalam beradaptasi dengan hutan hujan Papua.​ Fungsi Rumah Adat Papua Rumah adat Papua berfungsi sebagai tempat tinggal, perlindungan dari cuaca ekstrem, tempat berkumpul komunitas, pusat penyimpanan logistik, hingga pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Pada beberapa suku, rumah adat juga difungsikan secara khusus untuk belajar, ibadah, dapur umum, atau bahkan menampung hewan ternak seperti Wamai pada suku Dani.​ Keunikan Rumah Adat Papua Material bangunan berasal dari alam: kayu, daun sagu, bambu, jerami, dan rotan. Bentuk atap dan konstruksi variatif menyesuaikan lingkungan sekitar: kubah, limas segi delapan, perahu terbalik, hingga rumah panggung. Interior minim jendela dan pintu demi perlindungan dari suhu dingin. Nilai estetika dan filosofis tercermin dalam konstruksi yang bertahan di lingkungan ekstrim Papua.​ Filosofi Rumah Adat Papua Filosofi utama rumah adat Papua adalah memperkuat hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Setiap jenis rumah memiliki makna khusus: Honai melambangkan kehangatan, kebersamaan, dan peran gender dalam komunitas. Kariwari menandakan kedekatan spiritual dengan Tuhan dan leluhur. Rumsram mengajarkan nilai kepemimpinan dan keahlian bagi laki-laki muda. Rumah pohon Korowai menjadi simbol adaptasi, keamanan, dan perlindungan dari hal-hal gaib. Arsitektur rumah adat Papua memperlihatkan kecintaan pada tradisi dan keberanian masyarakat dalam memelihara harmoni dengan alam dan spiritualitas.

Wamena — Ribuan warga tumpah ruah di lapangan Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, untuk meramaikan Festival Adat Lanny Jaya 2025 yang digelar selama tiga hari, mulai Senin (20/10). Festival ini menjadi ajang pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat pegunungan tengah Papua yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai kebersamaan. Ajang Pelestarian Budaya Lokal Festival adat ini menampilkan beragam kegiatan budaya, mulai dari tarian perang tradisional, nyanyian daerah, hingga pameran hasil kerajinan tangan khas Lanny Jaya seperti noken, ukiran kayu, dan perhiasan manik-manik. Selain itu, masyarakat dari berbagai distrik turut memamerkan hasil bumi dan kuliner tradisional sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang melimpah. Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom, dalam sambutannya menyampaikan bahwa festival ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga bentuk nyata pelestarian identitas masyarakat Papua Pegunungan. “Kita ingin generasi muda mengenal dan mencintai budaya sendiri. Melalui festival ini, kita perkuat jati diri, persaudaraan, dan semangat gotong royong,” ujar Befa. Antusiasme Masyarakat dan Wisatawan Acara ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan dari berbagai daerah. Banyak pengunjung yang antusias menyaksikan atraksi tari tradisional dan ikut serta dalam prosesi bakar batu, salah satu simbol kebersamaan dan solidaritas antarwarga. Seorang pengunjung asal Jayapura, Maria Wenda, mengaku terkesan dengan kemeriahan festival ini. “Saya bangga bisa melihat langsung tradisi asli yang tetap hidup di tengah modernisasi. Suasananya hangat dan penuh makna,” katanya. Baca Juga : Republik: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contoh Negaranya Menumbuhkan Pariwisata Budaya Pemerintah daerah berharap Festival Adat Lanny Jaya dapat menjadi agenda tahunan dan bagian dari kalender pariwisata Papua Pegunungan. Melalui kegiatan ini, potensi budaya dan alam Lanny Jaya dapat lebih dikenal luas, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. “Festival ini adalah jembatan antara budaya, pariwisata, dan pembangunan. Jika kita rawat bersama, budaya bukan hanya identitas, tetapi juga sumber kesejahteraan,” tutur Kepala Dinas Pariwisata Lanny Jaya, Yulianus Telenggen. Menjaga Warisan untuk Generasi Mendatang Dengan semangat kebersamaan yang kuat, masyarakat Lanny Jaya menunjukkan bahwa budaya adalah kekuatan yang menyatukan. Melalui festival adat, mereka tidak hanya merayakan masa lalu, tetapi juga meneguhkan komitmen untuk menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan relevan bagi generasi masa depan.

Republik Adalah: Pengertian dan Asal-usulnya Wamena - Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau wakil-wakil yang dipilih melalui proses pemilu. Kepala negara republik biasanya adalah seorang presiden, yang dipilih oleh rakyat dan tidak memperoleh jabatan melalui warisan atau keturunan. Istilah "republik" berasal dari bahasa Latin res publica, yang berarti "urusan publik," menitikberatkan bahwa pemerintahan dijalankan demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Asal-usul republik dapat ditelusuri ke praktik pemerintahan demokratis era Romawi kuno dan berkembang menjadi salah satu bentuk negara modern di berbagai belahan dunia. Ciri Utama dari Bentuk Negara Republik Ciri-ciri khas negara republik antara lain:​ Kedaulatan Rakyat: Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan diwujudkan lewat pemilu. Pemilihan Kepala Negara: Presiden sebagai kepala negara dipilih rakyat, bukan diwariskan. Jabatan Kepala Negara Terbatas Waktu: Masa jabatan ditentukan oleh konstitusi dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintahan Terbuka dan Akuntabel: Organ negara bertanggung jawab kepada warga negara. Persamaan di Depan Hukum: Tidak ada golongan istimewa berdasarkan warisan. Republik juga terbagi ke beberapa jenis seperti republik presidensial, republik parlementer, dan republik konstitusional, tergantung sistem pembagian kekuasaannya. Kelebihan dan Kekurangannya Pemerintahan Republik Kelebihan: Menjamin partisipasi rakyat melalui pemilu. Pemimpin dapat diganti secara berkala sesuai kehendak rakyat. Kepentingan publik lebih diutamakan daripada kelompok atau individu. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kekurangan: Potensi politisasi serta konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Proses pemilihan dapat memicu instabilitas politik. Jika sistem pengawasan tidak berjalan efektif, korupsi atau oligarki bisa timbul di lembaga eksekutif maupun legislatif. Contoh Negara Republik di Dunia Negara-negara yang menganut bentuk republik antara lain: Indonesia: Berbentuk republik konstitusional, kepala negara dan pemerintahan adalah presiden.​ Jerman, Italia, Finlandia, Polandia: Negara-negara Eropa dengan sistem republik konstitusional atau parlementer. Amerika Serikat, Brasil, Meksiko: Republik presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif. Afrika Selatan, India, China, Rusia: Republik dengan sistem dan karakteristik yang berbeda, namun penekanan pada pemilihan kepala negara dan supremasi kedaulatan rakyat.​ Baca Juga : Penggantian Antarwaktu (PAW): Pengertian, Dasar Hukum, dan Prosedurnya Republik sebagai Cerminan Kedaulatan Rakyat Republik mencerminkan prinsip dasar kedaulatan rakyat, di mana pemerintah memperoleh legitimasi dan kuasa secara langsung maupun tidak langsung dari rakyat. Proses pemilihan umum, organisasi politik, dan mekanisme pergantian kepemimpinan menegaskan bahwa semua keputusan penting dalam negara diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks ini, republik bukan hanya soal struktur pemerintahan, tetapi pula tentang pencerminan nilai demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara.

Wamena - Penggantian Antarwaktu (PAW) adalah mekanisme pengisian jabatan anggota lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti sebelum masa jabatannya selesai. PAW memastikan fungsi kelembagaan tetap berjalan dengan efektif dan keterwakilan politik tidak terganggu. Calon pengganti antarwaktu diambil dari daftar calon pengganti yang berasal dari partai politik sama dan daerah pemilihan yang sama, dengan peringkat suara terbanyak berikutnya dalam Pemilu terakhir. Dasar Hukum Penggantian Antarwaktu Pelaksanaan PAW diatur berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Alasan Terjadinya Penggantian Antarwaktu PAW dapat dilakukan bila anggota lembaga perwakilan: Meninggal dunia. Mengundurkan diri secara resmi. Diberhentikan berdasarkan keputusan hukum seperti pelanggaran kode etik, tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau tidak melaksanakan tugas selama 3 bulan berturut-turut tanpa alasan jelas. Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan seperti kehilangan hak pilih atau status keanggotaannya dinyatakan tidak sah. Prosedur dan Tahapan PAW Proses PAW dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pimpinan lembaga perwakilan terkait. Setelah itu: Calon pengganti diverifikasi dan ditetapkan oleh KPU pada tingkat pusat atau daerah sesuai cakupan anggota yang diganti. Keputusan pemberhentian dan penetapan pengganti diumumkan secara resmi. Pengganti mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pimpinan lembaga. Pengganti melanjutkan sisa masa jabatan anggota sebelumnya. Sistem informasi manajemen PAW (SIMPAW) digunakan untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan transparansi PAW. Peran KPU dalam Proses PAW Sebagai penyelenggara pemilu, KPU berperan penting dalam melaksanakan verifikasi, penetapan calon pengganti, serta pengumuman secara terbuka. KPU memastikan bahwa proses PAW berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kesenjangan demokrasi, serta menjamin partai politik dan daerah pemilihan sama dalam pengambilan pengganti. Baca Juga : Apa Bedanya Bupati dan Walikota? Ini Penjelasan Lengkapnya Tujuan dan Signifikansi Penggantian Antarwaktu PAW bertujuan menjaga kelangsungan fungsi legislatif dan representasi masyarakat di lembaga perwakilan. Dengan PAW, keterwakilan politik tetap berlangsung dengan dinamis, dan lembaga tidak kehilangan anggota yang berharga karena hal-hal yang menyebabkan kekosongan. PAW membantu menjaga stabilitas politik dan demokrasi, serta memberdayakan partai politik untuk mengelola kadernya secara bertanggung jawab.

Wamena - Di Indonesia, pemerintahan daerah tingkat kedua terdiri dari kabupaten dan kota yang masing-masing dipimpin oleh kepala daerahnya sendiri. Kepala daerah yang memimpin kabupaten disebut Bupati, sedangkan yang memimpin kota disebut Walikota. Meski keduanya memiliki status yang sejajar sebagai kepala daerah tingkat II, ada beberapa perbedaan mendasar yang membedakan tugas, wilayah, dan karakteristik keduanya. Memahami perbedaan ini penting bagi masyarakat agar lebih mengenal struktur pemerintahan di tingkat lokal. Wilayah Kekuasaan dan Karakteristik Bupati: Memimpin kabupaten yang biasanya wilayahnya lebih luas dan mencakup daerah pedesaan, wilayah terpencil, serta rawan sumber daya alam seperti pertanian dan perikanan. Kabupaten seringkali terdiri dari beberapa kecamatan yang menjadi bagian administratifnya. Walikota: Memimpin kota yang wilayahnya lebih kecil dan padat penduduk, biasanya merupakan pusat perkotaan dengan pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan, dan jasa yang lebih maju. Kota cenderung fokus pada pengembangan urban dan pelayanan publik perkotaan. Tugas dan Fungsi Secara umum, baik Bupati maupun Walikota memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di antaranya: Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebijakan yang disepakati dengan DPRD daerah. Menetapkan peraturan daerah (Perda) bersama DPRD. Menyusun dan mengajukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Mengupayakan pelaksanaan tugas dan kewajiban daerah. Menjamin pelayanan publik dan pembangunan daerah berjalan lancar dan efisien. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Namun, karakteristik wilayah yang berbeda membuat fokus dan prioritas kerja Bupati dan Walikota disesuaikan, misalnya Bupati lebih banyak menangani permasalahan terkait pembangunan pedesaan dan akses layanan di desa-desa, sementara Walikota fokus pada penataan kota, pengelolaan lalu lintas, dan layanan publik perkotaan. Proses Pemilihan dan Masa Jabatan Kedua pejabat ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk masa jabatan lima tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal dua periode. Proses pemilihan dan tata aturan keduanya diatur dalam perundang-undangan nasional yang sama dan diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Perbedaan Pendapatan dan Sumber Daya Pendapatan daerah kota umumnya lebih besar karena dukungan sektor industri, jasa, dan pariwisata yang lebih berkembang. Sementara itu, kabupaten mengandalkan sektor agraris, sumber daya alam, dan usaha mikro. Hal ini juga mempengaruhi ukuran anggaran serta skala pembangunan yang dijalankan oleh Bupati dan Walikota. Contoh Daerah Kabupaten: Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sleman. Kota: Kota Bandung, Kota Yogyakarta. Baca Juga : Ketua KPU: Tugas, Wewenang, dan Daftar Pimpinan dari Tahun ke Tahun Bupati dan Walikota adalah dua posisi kepala daerah tingkat II yang memiliki fungsi dan tugas pokok serupa namun beroperasi di wilayah administratif yang berbeda: kabupaten dan kota. Perbedaan utama terletak pada cakupan wilayah, karakteristik wilayah, dan fokus pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Pemahaman atas perbedaan ini sangat penting untuk menyelaraskan harapan publik terhadap peran masing-masing kepala daerah.

Sekilas Tentang KPU Wamena - Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang memiliki fungsi utama sebagai penyelenggara pemilihan umum yang independen dan netral. Sesuai amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU bertugas menyelenggarakan pemilu secara adil, jujur, dan transparan dengan menjamin hak politik warga negara dalam memilih dan dipilih secara demokratis. Peran KPU sangat vital untuk menjaga integritas proses demokrasi, memastikan suara rakyat benar-benar terwakili. Peran dan Tanggung Jawab Ketua KPU Ketua KPU adalah pimpinan tertinggi dalam lembaga ini yang memegang peran strategis dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengambil keputusan utama dalam penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu. Tanggung jawab Ketua KPU meliputi: Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU secara efektif dan efisien. Mewakili KPU dalam urusan internal dan eksternal, termasuk memberi keterangan resmi kepada media dan publik. Menandatangani seluruh keputusan KPU serta menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan yang ditetapkan. Memastikan seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip demokrasi. Bertanggung jawab kepada pleno KPU dan berperan sebagai penggerak utama pelaksanaan program dan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu. Daftar Ketua KPU dari Masa ke Masa Sejak terbentuknya KPU secara resmi pada tahun 1999, sejumlah tokoh telah menjabat sebagai Ketua KPU dengan kontribusi berbeda-beda dalam proses demokrasi Indonesia. Berikut daftar Ketua KPU yang cukup dikenal: Nazaruddin Sjamsuddin (2001-2005): Memimpin KPU dalam pemilu legislatif dan presiden pertama pasca reformasi. Ramlan Surbakti (2005-2007): Berperan dalam menyukseskan Pilkada serentak pertama. Abdul Hafiz Anshari (2007-2012): Memperkuat institusi KPU dan memperkenalkan inovasi teknis pemilu. Husni Kamil Manik (2012-2016): Memimpin KPU dalam pemilu legislatif dan presiden 2014. Hadar Nafis Gumay (2016) dan Juri Ardiantoro (2016-2017): Memimpin transisi menuju Pilkada serentak gelombang kedua. Arief Budiman (2017-2022): Menjaga netralitas KPU dalam pemilu 2019 dan Pilpres. Hasyim Asy’ari (2022-sekarang): Fokus pada penguatan teknologi dan penyempurnaan mekanisme pemilu agar lebih transparan dan akuntabel. Baca Juga : Mengenal Negara Kesatuan: Arti, Ciri, dan Bedanya dengan Federal. Proses Pemilihan Ketua KPU Pemilihan Ketua KPU dilakukan melalui mekanisme internal oleh anggota KPU sendiri. Proses ini biasanya dimulai dengan diskusi dan penilaian kemampuan serta integritas calon Ketua. Kemudian dilakukan pemungutan suara dalam rapat pleno anggota KPU yang diselenggarakan secara tertutup dan rahasia. Ketua KPU dipilih berdasarkan jumlah suara terbanyak dan harus mendapat dukungan mayoritas anggota. Proses ini bertujuan memastikan Ketua yang terpilih mampu memimpin KPU secara profesional, independen, dan berintegritas tinggi.