Berita Terkini

Wamena - Otonomi daerah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan ini, daerah diberi ruang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah diharapkan mampu mendekatkan layanan publik, mempercepat pembangunan, dan mengakomodasi keragaman lokal.​ Namun, pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas dari berbagai tantangan. Di satu sisi, banyak daerah yang berhasil menunjukkan inovasi dan peningkatan kesejahteraan warganya, tetapi di sisi lain muncul pula persoalan seperti ketimpangan kapasitas antardaerah, praktik korupsi di level lokal, hingga konflik kepentingan antara pusat dan daerah. Di Tanah Papua, terutama setelah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, diskursus mengenai kelebihan dan kelemahan otonomi daerah mendapatkan relevansi yang sangat nyata.​ Pengertian Otonomi Daerah Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Daerah otonom di sini meliputi provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki batas wilayah tertentu dan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi pemerintahan.​ Pengertian ini menegaskan bahwa otonomi daerah bukanlah “negara dalam negara”, melainkan pendelegasian urusan dari pemerintah pusat kepada daerah agar pengelolaan pemerintahan lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik lokal. Kewenangan daerah tersebut tetap berada dalam koridor konstitusi, sehingga hubungan pusat–daerah berlangsung dalam kerangka negara kesatuan, bukan negara serikat.​ Tujuan Penerapan Otonomi Daerah Penerapan otonomi daerah memiliki beberapa tujuan strategis. Pertama, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga kebutuhan warga dapat direspons lebih cepat dan tepat. Kedua, mendorong pemerataan pembangunan antardaerah dengan memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki secara mandiri.​ Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, karena kebijakan di tingkat daerah dapat disusun lebih dekat dengan aspirasi lokal. Keempat, memperkuat demokrasi lokal melalui mekanisme Pilkada langsung, di mana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Di Tanah Papua, pemberlakuan otonomi khusus dan pemekaran DOB dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan serta memperluas akses Orang Asli Papua (OAP) terhadap ruang politik dan birokrasi.​ Kelebihan Otonomi Daerah Salah satu kelebihan utama otonomi daerah adalah kemampuan mempercepat dan menyesuaikan pembangunan sesuai karakteristik lokal. Daerah dapat menggali potensi unggulannya—seperti pariwisata, pertanian, atau kelautan—tanpa harus menunggu kebijakan seragam dari pusat yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi setempat. Hal ini terbukti di sejumlah kota dan kabupaten yang berhasil mengembangkan inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.​ Kelebihan lainnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan forum konsultasi publik, warga dapat lebih leluasa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah juga mendorong munculnya inovasi kebijakan, misalnya program pelayanan satu pintu, digitalisasi layanan administrasi, atau skema bantuan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Di Papua Pegunungan, provinsi baru diharapkan mampu merancang kebijakan yang lebih sensitif terhadap konteks budaya dan geografis masyarakat pegunungan.​ Kelemahan Otonomi Daerah Di balik berbagai kelebihan, otonomi daerah juga memiliki kelemahan yang perlu diantisipasi. Pertama, ketimpangan kapasitas antardaerah, baik dari sisi keuangan, sumber daya manusia, maupun infrastruktur, membuat tidak semua daerah mampu mengelola otonomi secara optimal. Ada daerah yang maju pesat, tetapi ada pula yang tertinggal karena kurang siap mengurus urusan pemerintahan secara mandiri.​ Kedua, otonomi daerah membuka peluang munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di level lokal apabila pengawasan lemah. Beberapa studi menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan kewenangan kepala daerah terkait perizinan, pengelolaan anggaran, dan pengangkatan pejabat. Ketiga, perbedaan penafsiran terhadap regulasi pusat di daerah dapat menimbulkan peraturan daerah yang tidak sinkron atau bertentangan dengan kebijakan nasional, sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Di Papua dan DOB baru, kekhawatiran terkait kesiapan birokrasi dan tata kelola keuangan daerah juga kerap mengemuka.​ Dampak Otonomi Daerah bagi Masyarakat Bagi masyarakat, otonomi daerah membawa dampak langsung terutama dalam akses terhadap pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Di daerah yang mampu memanfaatkan otonomi dengan baik, warga merasakan perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat. Program-program yang lebih spesifik, seperti pemberdayaan UMKM lokal atau perlindungan sosial berbasis komunitas, dapat digulirkan sesuai kebutuhan.​ Namun, di daerah yang masih lemah tata kelolanya, masyarakat bisa saja menghadapi pelayanan yang lambat, infrastruktur tertinggal, dan kebijakan yang kurang berpihak. Kesenjangan antardaerah ini menuntut peran pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, agar semangat otonomi tidak justru melahirkan ketidakadilan baru. Di Papua, pemekaran provinsi membawa harapan sekaligus kekhawatiran; harapan akan pelayanan lebih dekat, tetapi juga kekhawatiran atas potensi konflik kepentingan dan marginalisasi masyarakat adat bila tata kelola tidak dijaga.​ Relevansi Otonomi Daerah dengan Penyelenggaraan Pilkada Otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan Pilkada, karena kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat menjadi aktor utama pelaksana otonomi. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan menentukan siapa yang dianggap paling mampu mengelola potensi daerah sekaligus mengatasi persoalan lokal. Dalam konteks ini, Pilkada berperan sebagai instrumen demokrasi yang menentukan arah keberhasilan atau kegagalan otonomi daerah di suatu wilayah.​ KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan memiliki tanggung jawab memastikan Pilkada berlangsung jujur, adil, dan inklusif, sehingga kepala daerah yang terpilih benar-benar mendapat legitimasi kuat dari warganya. Kualitas Pilkada akan sangat mempengaruhi kualitas kepemimpinan daerah, yang pada gilirannya berdampak pada efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, integritas proses pemilihan menjadi bagian penting dari konsolidasi otonomi dan demokrasi lokal.​ Contoh Implementasi Otonomi Daerah di Papua Implementasi otonomi daerah di Papua memiliki kekhususan karena terkait erat dengan kebijakan Otonomi Khusus Papua dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 dan undang-undang pembentukan provinsi baru, seperti Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, pemerintah berupaya mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan menghadirkan ruang politik yang lebih besar bagi Orang Asli Papua.​ Provinsi Papua Pegunungan, misalnya, dibentuk dengan harapan pengambilan keputusan dapat lebih dekat dengan masyarakat pegunungan, sehingga kebijakan lebih sesuai dengan realitas sosial-budaya setempat. Di sisi lain, pembentukan DOB juga menuntut kesiapan SDM birokrasi, infrastruktur pemerintahan, serta mekanisme pengawasan yang baik agar otonomi benar-benar berdampak positif. Dalam konteks pemilu, KPU di wilayah-wilayah baru ini memikul tugas penting menyelenggarakan Pilkada pertama yang aman dan berintegritas, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin daerah yang mampu mengelola otonomi secara bijak dan berpihak pada rakyat.​ Baca Juga: Pemilih Pemula adalah Generasi Baru Demokrasi: Ini Penjelasan Lengkapnya

Wamena - Ketahanan nasional merupakan salah satu konsep kunci dalam ilmu kewarganegaraan dan kebijakan publik Indonesia, karena menjadi fondasi bagi kelangsungan hidup negara di tengah berbagai dinamika global dan domestik. Dalam literatur ketatanegaraan, ketahanan nasional dipahami sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) dari dalam maupun luar negeri. Konsep ini berlandaskan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara sebagai cara pandang geopolitik Indonesia.​ Di era demokrasi dan pemilu serentak seperti sekarang, ketahanan nasional tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi juga dari kualitas tata kelola politik, stabilitas sosial, dan keadilan ekonomi. Penyelenggaraan pemilu yang tertib, damai, dan terpercaya menjadi salah satu indikator penting bahwa ketahanan nasional di bidang politik dan keamanan berada dalam kondisi baik. Bagi daerah pemekaran baru seperti Papua Pegunungan, penguatan ketahanan nasional berarti memastikan bahwa proses politik berjalan inklusif dan adil, sehingga integrasi nasional tetap terjaga.​ Pengertian Ketahanan Nasional Secara umum, ketahanan nasional dapat didefinisikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan keuletan, ketangguhan, serta kemampuan mengembangkan seluruh potensi nasional untuk menghadapi dan mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), baik yang datang dari luar maupun dari dalam, guna menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan nasional bukan keadaan statis, melainkan suatu proses berkelanjutan yang memerlukan pemeliharaan dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis.​ Dalam perspektif geostrategi Indonesia, ketahanan nasional mencakup upaya menyinergikan semua kekuatan bangsa—pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat—agar mampu merespons situasi krisis tanpa kehilangan jati diri dan tujuan nasional. Karena itu, ketahanan nasional tidak hanya bicara tentang pertahanan keamanan, tetapi juga menyangkut ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai satu kesatuan.​ Unsur-Unsur Utama Ketahanan Nasional Kajian klasik tentang ketahanan nasional di Indonesia sering merujuk pada konsep “pancagatra” yang mencakup lima aspek utama: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam). Ketahanan ideologi berkaitan dengan kemampuan bangsa mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup, sehingga tidak mudah terpengaruh paham yang bertentangan seperti radikalisme atau separatisme. Ketahanan politik merujuk pada stabilitas sistem politik yang demokratis, responsif, dan berlandaskan supremasi hukum.​ Ketahanan ekonomi mencerminkan kemampuan perekonomian nasional untuk menyediakan kesejahteraan secara adil, mengurangi kesenjangan, dan tahan terhadap guncangan global. Ketahanan sosial budaya berkaitan dengan kohesi sosial, toleransi, serta kelestarian nilai budaya bangsa di tengah arus globalisasi. Sementara itu, ketahanan pertahanan dan keamanan menggambarkan kesiapan sistem keamanan nasional, baik militer maupun non-militer, untuk menghadapi ancaman yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara.​ Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Nasional Ketahanan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, kualitas kepemimpinan nasional, efektivitas birokrasi, tingkat kesejahteraan, keadilan sosial, serta kuat-lemahnya rasa persatuan sangat menentukan tinggi rendahnya ketahanan nasional. Konflik horizontal, kesenjangan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum dapat menggerus daya tahan bangsa dari dalam.​ Secara eksternal, perubahan geopolitik kawasan, persaingan kekuatan besar, perkembangan teknologi informasi, serta arus globalisasi ekonomi dapat menjadi peluang sekaligus ancaman. Paparan informasi yang begitu cepat misalnya, dapat memperkuat partisipasi politik tetapi juga memicu polarisasi jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, strategi ketahanan nasional harus adaptif dan mampu mengintegrasikan aspek keamanan tradisional dengan keamanan non-tradisional seperti keamanan siber dan informasi.​ Kaitan Ketahanan Nasional dengan Demokrasi dan Pemilu Demokrasi dan pemilu memiliki hubungan timbal-balik dengan ketahanan nasional. Di satu sisi, pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sehingga memperkuat legitimasi pemerintahan dan stabilitas politik. Di sisi lain, apabila pemilu diwarnai kecurangan, kekerasan, atau polarisasi ekstrem, maka yang terganggu bukan hanya proses politik, tetapi juga ketahanan nasional secara keseluruhan.​ Sejumlah kajian menekankan bahwa integritas pemilu adalah bagian integral dari ketahanan politik nasional, karena menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Nilai transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi benteng terhadap potensi konflik dan disintegrasi. Dengan demikian, pemilu yang dikelola dengan baik dapat menjadi instrumen penguatan bukan pelemahan ketahanan nasional.​ Peran KPU dalam Menjaga Stabilitas Politik KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik serta mendukung ketahanan nasional, terutama di bidang politik dan keamanan. Melalui penyelenggaraan pemilu yang profesional, independen, dan berintegritas, KPU membantu memastikan bahwa pergantian kekuasaan berlangsung secara damai dan konstitusional, bukan melalui kekerasan atau tekanan ekstra-konstitusional. Netralitas dan profesionalitas KPU menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.​ Selain itu, KPU berperan dalam meningkatkan literasi politik warga melalui pendidikan pemilih, sehingga masyarakat lebih tahan terhadap provokasi, ujaran kebencian, dan hoaks yang dapat memicu konflik. Kolaborasi KPU dengan Bawaslu, DKPP, aparat keamanan, dan masyarakat sipil juga merupakan bagian dari arsitektur ketahanan nasional di sektor pemilu, di mana setiap pihak memiliki peran dalam mencegah dan meredam potensi ketegangan politik.​ Ketahanan Nasional dalam Konteks Papua Pegunungan Dalam konteks Papua Pegunungan dan provinsi-provinsi pemekaran baru di Tanah Papua, ketahanan nasional memperoleh makna yang sangat konkret. Kebijakan pemekaran di Papua dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat kehadiran negara di wilayah yang selama ini menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan keamanan. Namun, langkah ini juga membawa konsekuensi politik yang perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketegangan baru.​ Penyelenggaraan pemilu di Papua Pegunungan yang tertib dan inklusif menjadi bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara serta memperkuat integrasi nasional. Di wilayah dengan keragaman suku dan sejarah konflik, peran KPU daerah dalam memastikan partisipasi seluruh kelompok—termasuk masyarakat adat di daerah terpencil—sangat terkait dengan ketahanan sosial politik setempat. Dengan demikian, keberhasilan pemilu di Papua Pegunungan tidak hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga dari kontribusinya terhadap ketahanan nasional Indonesia secara menyeluruh. Baca Juga: 

Wamena - Di setiap penyelenggaraan pemilu, muncul satu kelompok pemilih yang selalu menarik perhatian, yaitu pemilih pemula. Mereka adalah warga negara yang baru pertama kali memiliki hak pilih dan akan menjalani pengalaman politik pertamanya di bilik suara. Kehadiran pemilih pemula sering disebut sebagai “nafas baru” demokrasi, karena membawa energi, perspektif, dan harapan yang berbeda dari generasi sebelumnya.​ Di Indonesia, porsi pemilih pemula dan pemilih muda jumlahnya sangat besar sehingga berpotensi menjadi penentu arah hasil pemilu. Karakter mereka yang akrab dengan dunia digital membuat informasi politik mudah diakses, tetapi sekaligus menimbulkan kerentanan terhadap hoaks dan disinformasi. Di sinilah tugas KPU dan lembaga terkait untuk memastikan generasi baru demokrasi ini memahami hak dan kewajiban politiknya secara utuh.​ Pengertian Pemilih Pemula Secara umum, pemilih pemula adalah warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilih dalam pemilu karena baru memenuhi syarat usia atau status perkawinan pada saat hari pemungutan suara. Dalam kajian kepemiluan, mereka biasanya berada pada rentang usia sekitar 17–21 tahun, yakni mereka yang baru lulus sekolah menengah atas atau sedang menempuh pendidikan tinggi. Kelompok ini sebelumnya belum pernah tercatat atau berpartisipasi dalam pemilu sebelumnya.​ Dari perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemilih pemula termasuk dalam kategori pemilih sebagaimana diatur, tetapi dibedakan secara sosiologis karena pengalaman politiknya masih sangat terbatas. Mereka sedang berada pada fase transisi dari masa remaja ke dewasa, sehingga apa yang mereka alami dalam pemilu pertama akan sangat memengaruhi sikap politik ke depannya. Karena itu, kualitas pengalaman pertama ini menjadi penting bagi keberlanjutan demokrasi.​ Syarat Menjadi Pemilih Pemula Menurut UU Syarat menjadi pemilih pemula pada dasarnya sama dengan syarat umum pemilih yang diatur dalam UU Pemilu. Pertama, berstatus Warga Negara Indonesia dan dibuktikan dengan identitas kependudukan yang sah seperti KTP-el atau dokumen sejenis. Kedua, pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, meskipun belum mencapai usia tersebut. Di sinilah banyak pemilih pemula mulai masuk kategori pemilih.​ Ketiga, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta bukan anggota TNI/Polri yang secara aturan tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Keempat, terdaftar dalam daftar pemilih (DPT, DPTb, atau DPK) yang disusun oleh KPU. Dengan demikian, pemilih pemula tidak diperlakukan secara berbeda dalam hal persyaratan hukum, namun memerlukan perhatian khusus dalam hal pendidikan pemilih dan pendataan.​ Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu Peran pemilih pemula dalam pemilu sangat strategis karena secara jumlah dapat mencapai puluhan juta suara pada skala nasional. Mereka sering disebut sebagai kelompok swing voters, yaitu pemilih yang pilihannya relatif belum mengakar kepada satu partai atau kandidat tertentu, sehingga dapat mengubah peta hasil pemilu apabila tergerak oleh visi, program, atau isu tertentu. Karakter kritis dan idealis yang melekat pada generasi muda menjadikan mereka barometer sejauh mana gagasan perubahan mendapat tempat dalam kompetisi elektoral.​ Selain itu, pemilih pemula juga berperan sebagai agen kontrol sosial di lingkungan sekitarnya. Dengan kemampuan literasi digital yang lebih baik, mereka dapat membantu keluarga atau komunitas memilah informasi yang benar dan melawan hoaks politik. Partisipasi mereka tidak berhenti saat mencoblos, tetapi juga melalui pengawasan pemilu, diskusi publik, dan keterlibatan dalam kegiatan demokrasi lainnya.​ Tantangan Pemilih Pemula di Era Digital Meskipun melek teknologi menjadi keunggulan, pemilih pemula di era digital juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Arus informasi yang sangat deras di media sosial membuat mereka berpotensi terjebak dalam gelembung informasi (filter bubble), hanya menerima konten yang sejalan dengan preferensi atau algoritma, sehingga mempersempit sudut pandang. Hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye negatif mudah menyebar dan jika tidak disikapi kritis, dapat memengaruhi pilihan secara tidak rasional.​ Tantangan lain adalah kecenderungan sebagian pemilih pemula untuk terdorong oleh tren atau popularitas semata, bukan berdasarkan penilaian yang matang terhadap rekam jejak dan program. Di sisi lain, belum meratanya pendidikan politik di sekolah dan lingkungan keluarga juga dapat membuat mereka ragu atau bahkan memilih untuk tidak berpartisipasi. Karena itu, literasi digital dan politik menjadi kebutuhan mendesak bagi kelompok ini.​ Peran KPU dalam Edukasi Politik Gen Z KPU memegang peran penting dalam memberikan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, khususnya generasi Z yang akrab dengan teknologi. Melalui program Rumah Pintar Pemilu (RPP), KPU menyediakan ruang belajar tentang sistem pemilu, kepartaian, dan pentingnya partisipasi politik bagi pelajar dan mahasiswa. Berbagai modul, alat peraga, dan materi audiovisual disusun agar materi yang kompleks bisa dipahami dengan cara yang lebih menarik.​ Selain itu, KPU juga mengembangkan panduan pendidikan pemilih dan kampanye kreatif di media sosial untuk menjangkau pemilih muda di berbagai daerah. Di wilayah seperti Papua dan daerah 3T, sosialisasi dilakukan dengan pendekatan tatap muka, dialog di sekolah, gereja, atau komunitas adat, agar pesan demokrasi bisa disampaikan dengan bahasa yang sesuai budaya setempat. Pendekatan ini diharapkan mampu membentuk pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.​ Cara Pemilih Pemula Terdaftar di DPT Agar pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya, langkah penting yang harus dipastikan adalah terdaftarnya mereka dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Secara teknis, data pemilih pemula masuk ke dalam proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU melalui mekanisme Pencocokan dan Penelitian (coklit) oleh Pantarlih dengan basis data kependudukan (DP4 dan DPT pemilu sebelumnya). Pada tahap inilah nama-nama siswa SMA, santri, mahasiswa, dan pemuda lain yang baru memenuhi syarat usia diinput ke dalam daftar.​ Pemilih pemula juga dapat secara mandiri mengecek statusnya melalui layanan daring KPU seperti cekdptonline.kpu.go.id dengan memasukkan NIK, atau datang ke PPS/PPK saat masa pengumuman DPT untuk memastikan namanya sudah tercantum. Jika belum terdaftar, mereka dapat mengajukan perbaikan atau menggunakan skema DPTb dan DPK sesuai ketentuan. Kesadaran untuk memeriksa status ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemilih pemula dalam menjaga hak pilihnya sendiri.​ Dengan demikian, pemilih pemula bukan hanya label usia, tetapi segmen strategis yang jika dikelola dengan baik melalui pendidikan dan pendataan yang akurat, akan menjadi kekuatan besar bagi masa depan demokrasi Indonesia. Baca Juga: Negara Serikat adalah Bentuk Negara dengan Pembagian Kekuasaan: Pengertian dan Cirinya

Wamena - Pembahasan mengenai bentuk negara selalu menarik karena menyangkut cara sebuah negara mengatur kekuasaan dan kewenangannya antara pusat dan daerah. Salah satu bentuk yang banyak dianut di dunia adalah negara serikat, yang dalam ilmu politik lazim disebut federasi. Bentuk negara ini sering dibandingkan dengan negara kesatuan seperti Indonesia untuk melihat perbedaan pola hubungan pusat–daerah dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan.​ pengenalan konsep negara serikat penting sebagai bahan literasi kewarganegaraan, terutama saat masyarakat mengikuti pemilu dan pemilihan di berbagai negara. Dengan memahami bagaimana kekuasaan dibagi di negara serikat, pembaca dapat membandingkan sistem politik Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdaulat dengan model lain yang lebih terdesentralisasi. Pengetahuan ini juga membantu mengontekstualisasikan berita pemilu di negara-negara federal di dunia.​ Pengertian Negara Serikat Negara serikat adalah bentuk negara yang tersusun dari beberapa negara bagian yang bersatu dalam satu negara federal, di mana kedaulatan keluar berada pada pemerintah pusat, sedangkan kedaulatan ke dalam dibagi dengan negara bagian sesuai konstitusi. Negara bagian dalam federasi tidak berdaulat secara penuh, tetapi memiliki kewenangan asli yang diakui dan dilindungi undang-undang dasar federal. Karena itu, istilah lain negara serikat adalah negara federal atau federasi.​ Dalam negara serikat, hubungan antara pemerintah pusat dan negara bagian bersifat konstitusional, artinya pembagian kekuasaan diatur secara tertulis dan tidak dapat diubah sepihak oleh pusat. Setiap tingkat pemerintahan memiliki ruang gerak sendiri dalam mengatur urusan domestik, sementara perkara strategis seperti pertahanan, mata uang, dan hubungan luar negeri dipegang pemerintah federal. Pola ini membuat negara serikat dikenal sebagai bentuk negara dengan pembagian kekuasaan yang relatif seimbang.​ Bentuk dan Struktur Pemerintahannya Struktur pemerintahan negara serikat umumnya menempatkan dua tingkat pemerintahan yang hidup berdampingan: pemerintah federal di tingkat nasional dan pemerintah negara bagian di tingkat regional. Pemerintah federal mengurus urusan yang menyangkut seluruh wilayah, sementara pemerintah negara bagian mengatur urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, atau hukum daerah sesuai konstitusi. Kedua tingkat pemerintahan itu sama-sama mendapat kewenangan langsung dari konstitusi, bukan sekadar pelimpahan dari pusat.​ Secara kelembagaan, banyak negara serikat memakai parlemen dua kamar (bikameral) untuk menjamin keterwakilan rakyat dan negara bagian secara seimbang. Satu kamar biasanya mewakili jumlah penduduk (seperti DPR), sedangkan kamar lain mewakili negara bagian (seperti senat). Dalam banyak federasi modern, mahkamah konstitusi atau mahkamah agung berfungsi sebagai penjaga pembagian kewenangan, serta mengadili sengketa antara pemerintah pusat dan negara bagian.​ Ciri-ciri Utama Negara Serikat Beberapa ciri pokok negara serikat dapat diidentifikasi dari praktik di berbagai negara. Pertama, negara serikat selalu terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki wilayah, pemerintahan, dan sering kali konstitusi sendiri, tetapi tidak berdaulat penuh. Kedua, terdapat pembagian kekuasaan yang tegas antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian yang diatur dalam konstitusi, sehingga masing-masing memiliki kewenangan asli dalam bidang tertentu.​ Ciri berikutnya adalah adanya konstitusi tertulis yang bersifat suprematif, menjadi sumber kewenangan kedua tingkat pemerintahan. Selain itu, biasanya berlaku sistem perwakilan dua kamar di tingkat pusat, dan terdapat mekanisme penyelesaian konflik kewenangan melalui lembaga peradilan konstitusional. Negara serikat juga identik dengan tingkat desentralisasi yang tinggi dibanding negara kesatuan, karena negara bagian dapat membuat kebijakan sendiri selama tidak bertentangan dengan konstitusi federal.​ Contoh Negara Serikat di Dunia Beberapa contoh negara serikat yang sering dijadikan rujukan adalah Amerika Serikat, Jerman, India, Brasil, Australia, dan Kanada. Negara-negara tersebut memiliki negara bagian atau provinsi yang memegang kewenangan luas di bidang-bidang tertentu, sementara urusan nasional tetap dikelola pemerintah federal. Misalnya, di Amerika Serikat, tiap negara bagian berhak memiliki konstitusi dan hukum pidana sendiri, berbeda dengan pola provinsi di negara kesatuan seperti Indonesia.​ Di Eropa, Jerman menjadi contoh federasi yang membagi kewenangan antara pemerintah federal dengan Länder (negara bagian), terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang banyak diatur di tingkat daerah. Indonesia sendiri pernah mengalami fase sebagai negara serikat melalui Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 sebelum kembali menjadi negara kesatuan. Pengalaman ini sering disebut dalam diskusi konstitusional sebagai catatan historis mengenai pilihan bentuk negara.​ Perbedaan Negara Serikat dan Negara Kesatuan Perbedaan mendasar antara negara serikat dan negara kesatuan terletak pada letak kedaulatan dan pola pembagian kekuasaan. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, kedaulatan negara tidak dibagi; pemerintah pusat memegang otoritas tertinggi dan daerah memperoleh kewenangan melalui pelimpahan (delegasi) yang dapat diubah dengan undang-undang. Hanya ada satu konstitusi nasional, satu kepala negara, dan satu parlemen yang mengikat seluruh wilayah.​ Sebaliknya, dalam negara serikat, kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan negara bagian berdasarkan konstitusi yang tidak dapat diubah sepihak oleh salah satu pihak. Negara bagian memiliki otonomi lebih luas dan bisa memiliki konstitusi sendiri, selama tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Secara sederhana, negara kesatuan menekankan kesatuan dan sentralisasi, sementara negara serikat menekankan pembagian kekuasaan dan pengakuan kuat terhadap entitas daerah.​ Perbandingan ini membantu pembaca memahami bahwa pilihan bentuk negara akan berpengaruh langsung pada desain sistem pemerintahan, hubungan pusat–daerah, dan model demokrasi yang dijalankan.

Wamena - Pembahasan mengenai nilai instrumental sila ke-3 Pancasila menjadi penting ketika bangsa Indonesia berhadapan dengan dinamika perbedaan suku, agama, bahasa, dan kepentingan politik yang kian kompleks. Sila “Persatuan Indonesia” tidak hanya hadir sebagai semboyan normatif, tetapi dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai aturan dan kebijakan agar benar-benar hidup dalam praktik berbangsa dan bernegara. Nilai instrumental inilah yang menjembatani gagasan persatuan pada tataran ideal dengan realitas sosial yang beragam.​ Dalam konteks kelembagaan negara, termasuk lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, nilai persatuan menjadi rujukan penting dalam merancang regulasi, prosedur, serta tata kelola pemilu agar setiap warga negara merasa diakui dan diperlakukan setara. Pemilu yang dilaksanakan secara jujur, adil, dan inklusif bukan hanya prosedur teknis, melainkan sarana untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan pilihan politik. Dengan demikian, membahas nilai instrumental sila ke-3 juga berarti membahas bagaimana demokrasi dikelola agar tidak merusak, tetapi justru memperkuat persatuan Indonesia.​ Pengertian Nilai Instrumental Pancasila Nilai instrumental Pancasila dapat dipahami sebagai penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar Pancasila ke dalam bentuk norma, peraturan, kebijakan, dan lembaga yang konkret. Jika nilai dasar bersifat tetap dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945, maka nilai instrumental bersifat lebih dinamis dan operasional, menyesuaikan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan ruh Pancasila itu sendiri. Ia hadir dalam bentuk pasal-pasal UUD 1945, undang-undang, maupun kebijakan publik yang dirancang untuk mewujudkan cita-cita Pancasila di lapangan.​ Dalam teori ketatanegaraan, nilai instrumental berfungsi sebagai alat atau sarana yang mengarahkan perilaku warga negara dan penyelenggara negara agar sejalan dengan nilai dasar. Misalnya, pengaturan tentang bendera, bahasa, wilayah, dan lambang negara dalam UUD 1945 merupakan bentuk konkret dari upaya memperkokoh persatuan bangsa. Dengan demikian, nilai instrumental tidak berdiri sendiri, melainkan selalu merujuk dan mengabdi pada nilai dasar Pancasila.​ Makna Sila ke-3: Persatuan Indonesia Sila ke-3 Pancasila, “Persatuan Indonesia”, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia berkewajiban memelihara keutuhan negara di tengah kenyataan kemajemukan yang sangat tinggi. Persatuan di sini bukan sekadar keseragaman, tetapi harmoni di atas perbedaan yang diikat oleh cita-cita bersama sebagai satu bangsa. Nilai persatuan ini menolak segala bentuk upaya memecah belah, baik atas dasar SARA, kedaerahan, maupun kepentingan politik jangka pendek.​ Secara filosofis, sila ke-3 menegaskan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan membangun solidaritas kebangsaan merupakan turunan langsung dari semangat persatuan ini. Dalam konteks kehidupan kenegaraan, nilai persatuan menjadi landasan kebijakan yang menegaskan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berciri kepulauan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.​ Contoh Nilai Instrumental Sila ke-3 dalam Kehidupan Nilai instrumental sila ke-3 tercermin dalam sejumlah ketentuan konstitusional, antara lain Pasal 25A UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara kesatuan yang wilayahnya berciri kepulauan, serta Pasal 32, 35, dan 36 yang mengatur identitas nasional seperti kebudayaan nasional, bendera Merah Putih, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pengaturan ini menjadi simbol sekaligus sarana untuk merawat rasa kebangsaan yang menyatukan warga dari berbagai daerah.​ Dalam kehidupan sehari-hari, nilai instrumental persatuan tampak dalam kebijakan pemerataan pembangunan antarwilayah, program bela negara, hingga kegiatan lintas budaya yang mendorong toleransi dan kerukunan. Di ranah pendidikan, kurikulum yang memasukkan materi Pancasila dan wawasan kebangsaan juga merupakan bentuk instrumental yang ditujukan untuk menanamkan jiwa nasionalisme sejak dini. Semua ini dirancang agar persatuan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar hadir dalam sikap dan perilaku warga negara.​ Penerapan Nilai Persatuan dalam Penyelenggaraan Pemilu Dalam penyelenggaraan pemilu, nilai persatuan Indonesia diwujudkan melalui desain sistem dan tata kelola pemilu yang memperlakukan seluruh warga negara secara setara dan inklusif. KPU sebagai penyelenggara pemilu bertanggung jawab memastikan bahwa setiap warga, tanpa membedakan suku, agama, asal daerah, maupun pilihan politik, memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan bebas dari diskriminasi merupakan manifestasi nilai instrumental sila ke-3 di bidang demokrasi.​ Langkah konkret dapat dilihat dari upaya KPU menjangkau pemilih di wilayah 3T, menyediakan fasilitas bagi pemilih disabilitas, hingga menyusun regulasi kampanye yang mencegah ujaran kebencian dan politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Dengan cara ini, pemilu tidak dipandang sekadar kompetisi antarkelompok, melainkan sarana menyalurkan perbedaan secara damai demi menjaga integrasi nasional. Peran netralitas penyelenggara dan aparat pengaman pemilu juga menjadi faktor penting untuk mencegah konflik yang dapat merusak persatuan.​ Mengapa Nilai Instrumental Penting untuk Keutuhan Bangsa Nilai instrumental sila ke-3 penting bagi keutuhan bangsa karena berfungsi sebagai pagar sekaligus kompas dalam merespons perubahan sosial dan politik. Tanpa penjabaran konkret dalam bentuk regulasi dan kebijakan, nilai persatuan berisiko hanya menjadi jargon yang mudah diabaikan ketika kepentingan sempit menguat. Instrumen hukum yang tepat memungkinkan negara bertindak tegas terhadap ancaman disintegrasi, sekaligus memberi ruang bagi ekspresi kebudayaan lokal dalam bingkai negara kesatuan.​ Di tengah perkembangan teknologi informasi, maraknya hoaks dan polarisasi politik menuntut penguatan nilai instrumental yang menekankan dialog, toleransi, dan saluran legal dalam menyelesaikan perbedaan. Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, penegakan hukum yang adil, serta pendidikan kebangsaan yang berkelanjutan menjadi contoh bagaimana nilai persatuan diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata. Dengan demikian, nilai instrumental sila ke-3 bukan hanya konsep teoritis, melainkan pilar yang menopang keberlangsungan Indonesia sebagai negara yang majemuk namun tetap satu. Baca Juga: Negara Serikat adalah Bentuk Negara dengan Pembagian Kekuasaan: Pengertian dan Cirinya

Wamena - Hak memilih dalam pemilihan umum merupakan salah satu wujud nyata kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi dan diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini tidak hanya menjelaskan siapa yang berhak menggunakan hak pilih, tetapi juga memuat pengaturan teknis agar setiap suara yang sah tercatat secara benar dan tidak ada warga yang memenuhi syarat namun terlewat dari daftar pemilih. Bagi lembaga seperti KPU, pemahaman tentang syarat pemilih menjadi dasar penting dalam merancang seluruh tahapan kepemiluan.​ Di daerah dengan tantangan geografis seperti Papua Pegunungan, sosialisasi mengenai syarat pemilih dan mekanisme pendataan menjadi kunci agar warga di lembah, pegunungan, hingga wilayah adat tetap terfasilitasi hak pilihnya. Melalui kegiatan edukasi publik dan pemutakhiran data berkelanjutan, KPU berupaya memastikan bahwa ketentuan dalam undang-undang dapat diterjemahkan secara adil di lapangan, tanpa membedakan lokasi atau latar belakang pemilih.​ Pengertian Pemilih Menurut UU Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikan pemilih sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan. Dengan definisi ini, hak memilih tidak hanya bergantung pada usia, tetapi juga mempertimbangkan status perkawinan sebagai indikator kedewasaan tertentu di mata hukum.​ Selain itu, undang-undang mengatur bahwa setiap WNI yang memenuhi kriteria tersebut harus didaftarkan satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, sehingga tidak terjadi pendaftaran ganda di lebih dari satu TPS. Artinya, status “pemilih” tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya syarat substantif, tetapi juga berkaitan erat dengan proses administratif pendataan yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya.​ Syarat Umum Menjadi Pemilih dalam Pemilu Secara umum, ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi seseorang untuk diakui sebagai pemilih dalam pemilu. Pertama, harus berstatus Warga Negara Indonesia, dibuktikan melalui identitas kependudukan yang sah seperti KTP-el atau dokumen kependudukan lain yang diakui undang-undang. Kedua, pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah meskipun belum mencapai usia tersebut.​ Ketiga, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, misalnya sebagai sanksi tambahan dalam perkara tertentu. Keempat, terdaftar sebagai pemilih dalam salah satu kategori daftar pemilih—baik DPT, DPTb, maupun DPK—sebagaimana diatur dalam PKPU tentang penyusunan daftar pemilih. Dengan kata lain, syarat hukum dan syarat administratif harus berjalan beriringan agar hak pilih dapat digunakan secara sah.​ Status Hak Pilih: Siapa yang Tidak Memenuhi Syarat? Undang-undang juga menjelaskan siapa saja yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. WNI yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan secara eksplisit dinyatakan tidak memiliki hak untuk memilih dalam pemilu selama masa pencabutan tersebut berlaku. Selain itu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemilu tidak menggunakan hak pilihnya, sebagai konsekuensi dari prinsip netralitas yang melekat pada kedua institusi tersebut.​ Mereka yang bukan WNI, termasuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia, juga tidak memiliki hak memilih karena hak pilih merupakan hak politik yang melekat pada status kewarganegaraan. Dalam praktik pemutakhiran data pemilih, KPU dan jajaran di lapangan bertugas menyaring pemilih yang tidak memenuhi syarat ini agar tidak tercantum dalam daftar pemilih, misalnya orang yang telah meninggal dunia, pindah ke luar negeri, atau sudah berubah status menjadi TNI/Polri.​ Cara Pemilih Terdaftar dalam DPT Agar dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara, warga yang memenuhi syarat harus terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau dalam kondisi tertentu terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPT disusun dari Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki (DPSHP) dan ditetapkan secara berjenjang dari tingkat PPS, PPK, hingga KPU kabupaten/kota dan direkap di tingkat provinsi dan nasional.​ DPTb memuat pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT namun karena alasan tertentu—seperti pindah domisili, tugas kerja, atau sakit—tidak dapat memilih di TPS asal dan harus dilayani di TPS lain sesuai ketentuan. Sedangkan DPK memuat pemilih yang memiliki KTP-el tetapi belum tercantum dalam DPT maupun DPTb, dan dilayani menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas pada jam tertentu. Mekanisme ini dirancang agar tidak ada warga yang memenuhi syarat hak pilih namun terhalang hanya karena persoalan administratif.​ Peran KPU dalam Memastikan Keabsahan Pemilih KPU memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap pemilih yang tercatat benar-benar memenuhi syarat sebagaimana diatur undang-undang. Salah satu instrumen utama adalah kegiatan Pencocokan dan Penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk mengecek kesesuaian data antara daftar dan kondisi di lapangan. Melalui coklit, KPU dapat menghapus pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan menambahkan warga yang sebelumnya belum terdata.​ Selain coklit periodik menjelang pemilu, KPU juga menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaporkan setiap triwulan, sehingga perubahan data kependudukan dapat segera direspons. Di Papua Pegunungan, KPU mengadaptasi metode pemutakhiran dengan coklit terbatas (COKTAS) dan koordinasi intensif dengan Dukcapil agar mobilitas penduduk di wilayah pegunungan dan kota terpantau dalam data pemilih. Semua ini bertujuan menjaga akurasi dan keabsahan daftar pemilih.​ Pentingnya Memahami Syarat Pemilih untuk Demokrasi Pemahaman yang baik mengenai syarat pemilih tidak hanya bermanfaat bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi warga negara sendiri. Dengan mengetahui apakah dirinya sudah memenuhi syarat dan bagaimana cara memastikan namanya ada di daftar pemilih, warga dapat lebih proaktif mengamankan hak pilihnya—misalnya dengan memeriksa pengumuman DPT atau mendatangi kantor KPU/PPS bila menemukan ketidaksesuaian. Sikap aktif seperti ini akan mengurangi potensi sengketa di TPS serta meningkatkan partisipasi pemilih.​ Di wilayah seperti Papua Pegunungan, sosialisasi tentang syarat pemilih dan mekanisme pendataan menjadi bagian penting dari pendidikan pemilih yang dilakukan KPU, agar masyarakat di kampung-kampung terpencil pun memahami bahwa suara mereka memiliki nilai yang sama dengan warga di kota besar. Pada akhirnya, pemilu yang inklusif dan berbasis daftar pemilih yang valid akan memperkuat legitimasi hasil pemilu serta menegaskan bahwa kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU Pemilu. Baca Juga: Negara Serikat adalah Bentuk Negara dengan Pembagian Kekuasaan: Pengertian dan Cirinya